DPR: Pengelolaan SDA di Era Jokowi Menguatkan Peran Nasional
Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla mulai mendekati tahun terakhirnya. Sejumlah kalangan sudah bisa menilai kinerja pemerintahan di berbagai aspek. Termasuk soal pengelolaan SDA yang memegang peran penting sebuah negara.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai pengelolaan SDA di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla makin mengokohkan peran nasional.
“Peran nasional makin meningkat sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya di Jakarta, Senin (11/6).
Pernyataannya menanggapi kritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang kembali menyatakan pemerintahan sekarang masih mementingkan pemodal asing dan pasar ekspor dalam pengelolaan SDA.
Menurut Dito, kritik mantan Ketua MPR yang berulang kali dilontarkan itu justru sama sekali tidak beralasan. Di era Presiden Jokowi, lanjutnya, terdapat banyak kemajuan dalam pengelolaan SDA, khususnya energi dan tambang.
Politisi Partai Golkar itu mencatat bukti keperpihakan Presiden Jokowi dalam pengelolaan SDA bagi kepentingan nasional.
Pertama, Pemerintahan Joko Widodo telah memberikan pengelolaan ladang gas raksasa, Blok Mahakam, kepada BUMN PT Pertamina (Persero) mulai 2018. Itu menggantikan kontraktor asing, Total Indonesie dan Inpex Corporation.
“Produksi gas dan minyak Pertamina langsung meningkat pascapengalihan Blok Mahakam. Selain Mahakam, pemerintah juga memberikan sejumlah blok migas strategis lainnya ke Pertamina,” kata Dito.
Bukti kedua, lanjutnya, penggunaan gas bumi di dalam negeri kini makin meningkat. Sebaliknya ekspor gas alam cair (LNG) makin menurun untuk selanjutnya diproritaskan ke dalam negeri.
Baca Juga:
- Ketergantungan Dunia pada Energi Minyak Akan Berkurang
- Jonan: Perusahaan Tambang yang Enggan Suplai Pembangkit Listrik Akan Kena Sanksi
- Inalum Minta Danareksa Hitung Nilai Saham Freeport untuk Proses Divestasi
Produksi LNG dari Kilang Bontang, Kaltim dan Tangguh, Papua yang sebelumnya diekspor, contohnya, kini diprioritaskan ke dalam negeri.
“Demikian pula dalam era pemerintahan Presiden Jokowi, produksi ladang gas Masela diarahkan ke dalam negeri. Termasuk untuk pengembangan Maluku dan NTT,” ujarnya.
Di sektor tambang, Pemerintahan Jokowi memaksa raksasa tambang asal AS, PT Freeport Indonesia memberikan bagian lebih besar ke negara.
“Presiden Joko Widodo memberikan instruksi sendiri untuk mengambil alih mayoritas saham Freeport,” kata Dito.
Belum cukup sampai di situ, sejumlah smelter logam mineral khususnya nikel dan bauksit untuk meningkatkan nilai tambah bahan tambang, yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bahan mentah, juga telah terbangun.
Menurut dia, pemerintah sekarang berupaya keras untuk menegakkan Undang-Undang Minerba yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
