Presiden Putuskan APBN Perubahan 2018 Tidak Ada
Bogor – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Pemerintah tidak akan melakukan pengajuan Perubahan APBN 2018. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Menkeu saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7) kemarin.
“Laporan ini akan saya sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada minggu depan,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers usai Rapat yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 itu.
Menkeu juga bilang kalau pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dan DPR pada 13 Juli 2018 nanti akan sesuai dengan siklus Anggaran Penerimaan dan belanja Negara.
Baca Juga: Merespon Perang Dagang AS, Indonesia Akan Memperkuat Ekonomi Nasional
Adapun tidak adanya APBN Perubahan tahun ini, kata Menkeu yang meneruskan alasan Presiden, karena postur APBN dinilai cukup baik. Selain tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, defisitnya juga lebih kecil dari yang direncanakan.
Menkeu menjabarkan pada pelaksanaan semester I APBN 2018, penerimaan perpajakan PPN non migas tumbuh 14,9 persen. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6 persen dan 2016 yang hanya 7 persen.
“Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif,” terangnya kembali.
Lalu untuk PPH Migas, meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu. Seperti diketahui, tahun lalu pertumbuhannya adalah negatif 69 persen. Begitu juga dengan 2016 yang negatif 40 persen.
Kemudian dari sisi bea dan cukai, penerimaan tumbuh 16,7 persen. Ini juga merupakan pertumbuhan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.
Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dengan harga minyak yang tinggi dan kurs Rupiah yang melemah terhadap dollar AS, penerimaan sumber daya alam Migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
Grossnya sendiri naik 47,9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya waktu itu juga sudah cukup tinggi, yakni 115 persen.
“Dari sisi perpajakan, hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT orang pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, peningkatan penerimaan perpajakan ini merupakan suatu dinamika ekonomi yang cukup positif.
Bagaimana dengan sisi belanja? Menkeu menerangkan pada semester I 2018, meningkat di seluruh Kementerian/Lembaga. Penyerapannya juga telah mendekati 35 persen atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen.
“Realisasi belanja non KL, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang ada. Dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non KL kita adalah 43,9 persen, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen,” jelasnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
