Mendagri: Usut Tuntas Siapa di Belakang Jaringan Saracen
Jakarta – Pengungkapan Saracen jaringan penyebaran ujaran kebencian dan SARA oleh pihak kepolisian banyak mendapat respon positif dimasyarakat. Kita ketahui berkembangnya komunikasi dan teknologi selain membawa dampak positif turut pula dampak negatif didalamnya. Hal inilah yang sering disalahgunakan pihak-pihak untuk mendompleng kemajuan tersebut.
Dengan tertangkapnya para pelaku penyeber kebencian dan SARA Saracen, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas jaringan tersebut maupun pihak-pihak yang memesan berita hoaks kepada Saracen. Menurut Tjahjo hendaknya seluruh partai politik termasuk pemerintah sendiri ikut mendorong kepolisian mengusut tuntas dan bersama-sama memberantas ujaran kebencian, fitnah dan SARA ini.
Tjahjo dengan tegas mengatakan jika nanti pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres ada pasangan calon yang terbukti ikut menyebarkan ujaran kebencian dan SARA, maka harus segera ditindak tegas bahkan harus didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pengawasn DPR.
“Terkait Pilkada, Pileg, Pilpres, juga harus jadi momentum baik untuk KPU dan Bawaslu dalam kontrol, pengawasan DPR siapa pun pasangan calon yang mengumbar kebencian, hujat, ujaran, dan fitnah harus ditindak tegas. Harus ada adu program, adu konsep, kalau ada tim sukses paslon (pasangan calon), paslon, dalam kampanye Pilkada atau Pilpres yang menyebar berita hoax pada intinya saya kira harus didiskualifikasi,” ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
Mendagri menambahkan jika tidak ada tindakan tegas terhadap para pelaku maka akan dapat merusak mekanisme demokrasi Karena syarat Pilpres, Pileg, Pilkada adalah adanya tingkat partisipasi politik yang baik tidak ada politik uang dan tidak adanya kampanye yang menyesatkan bahkan ujaran kebencian dan SARA pun dilarang.
Pihak kepolisian sendiri menyebutkan ada indikasi selama gelaran Pilkada jaringan Saracen kerap mengunggah konten bermuatan SARA hal ini dilihat dari data yang ditemukan pihak kepolisian lewat jejak forensik di grup Saracen.
“Masih perlu untuk mendalami. Cuma digital forensik. Jejak forensiknya ada. Banyak data yang tersebar di sana. Bahkan ada pemeriksaan hardisk yang disita. Belum semuanya,” kata Kabag Mitra Humas Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono di Mabes Polri.
Seperti diketahui jaringan Saracen yang diperkenalkan sejak 27 Juli 2016 lalu mulai mengunggah konten-konten negatifnya berdasarkan proposal kepada pihak pemesannya. Salah satu pelaku yakni Jasri menjelaskan proposal yang ditawarkan bernilai puluhan juta rupiah contohnya proposal kegiatan sosialisasi program kerja seorang walikota yang sedang menjabat, nilainya mencapai 72 juta rupiah. Jumlah ini untuk keperluan desain website, wartawan, kcoordinator serta para buzzer.
“Jadi, kalau untuk pilpres, mengkampanyekan seperti apa di media sosial, saya mempunyai berbagai trik yang saya dapatkan dari media sosial,” ucap Jasri.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
