Pembangunan Infrastruktur Masih Terganggu Masalah Pembebasan Lahan
Jakarta – Pembebasan lahan, hingga kini menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, agar proyek strategis nasional ini selesai tepat waktu, yaitu pada tahun 2018 mendatang.
Hanya saja, seperti diakui Jokowi, saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam pembangunan proyek stategis pada berbagai daerah. “Kendala-kendala di lapangan itu pasti ada. Kita juga enggak menutup itu ya. Ada yang pembebasannya satu dua masih bermasalah sehingga kontruksi di lapangannya tidak bisa berjalan. Ya tapi setiap masalah selalu kita bicarakan dalam rapat terbatas,” ungkap Jokowi di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Kendati begitu, pemerintah terus berkomitmen dalam percepatan infrastruktur Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan, dalam mendukung penyediaan proyek strategis nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tentang 225 proyek istimewa. Seperti pembangunan 2.600 km jalan, pembangunan 3.258 km jalur kereta api, pengembangan 24 pelabuhan dan 15 bandara baru, hingga program 35.000 mega watt pada sektor kelistrikan.
Meski demikian, menurutnya, proyek tersebut tidak serta-merta dimudahkan pembangunannya. Banyak isu yang dihadapi dalam percepatan pembangunannya, misalnya masalah lahan. “Masalah lahan itu, 44 persen dari permasalahan yang dilaporkan. Persiapan yang kurang memadai atau berlarut-larut 25 persen, keterbatasan pendanaan 17 persen, dan perizinan 12 persen. Dari berbagai masalah, pembebasan lahan masalah terbesar,” ujar Darmin.
Untuk menyelesaikan maslaah tersebut, Darmin melanjutkan, pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan yang frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal tanah diganti dengan belanja tanah yang dilakukan perusahaan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Dalam APBN 2016 alokasi untuk BLU LMAN dalam pengadaan tanah sebesar Rp16 triliun, itu akan dipakai sebagai pembayaran pengganti dengan skema pengunaan dana oleh badan usaha lebih dahulu yang nantinya dikembalikan cost of fund. Untuk 2017 LMAN dianggarkan Rp 20 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, selain pengadaan tanah, persoalan selanjutnya dalam proyek infrastruktur adalah kajian persiapan proyek.
“Kami rasakan yang jadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Yang kami selesaikan terlebih dahulu yaitu tanah via program BLU LMAN, enggak tergantung tahun anggaran, bisa carry over ke tahun berikutnya,” ujar Wahyu.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
