Dari Sembilan Calon, Presiden Akan Terima Tiga Calon Hakim MK
Jakarta – Sebanyak tiga nama calon hakim konstitusi disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (1/8) ini. Selanjutnya, tiga nama itu akan diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Namun sesuai prosedur dan etika tiga calon hakim MK tersebut belum diumumkan.
“Kami tidak akan membuka nama-namanya,” kata Ketua Panitia Seleksi Hakim Konstitusi, Harjono, usai wawancara calon hakim konsitusi di Gedung Kemensesneg, Jakarta, Selasa (31/7) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga nama ini merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ada sembilan nama yang masuk dan mengerucut berdasarkan skor tertinggi.
Tiga nama ini nantinya akan diproyeksikan menggantikan salah satu Hakim MK, Maria Farida Indrati. Yang bersangkutan akan pensiun pada 13 Agustus 2018.
Baca Juga:
- Hakim Tanpa Saraf Takut
- Dinilai Hakim Tidak Ada Perbedaan, MK Minta Pemohon Presidential Threshold Berikan Argumen Baru
- Telah Wafat Mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara
Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Hakim Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, hakim konstitusi terdiri atas sembilan orang.
Komposisinya adalah 3 hakim diajukan Mahmakah Agung, 3 Hakim diajukan ke DPR, dan 3 hakim diajukan ke Presiden. Maria adalah Hakim MK yang diajukan ke Presiden.
Adapun dalam proses penyaringan dibagi dalam dua hari. Di hari pertama, ada lima calon yang menjalani wawancara. Mereka adalah Anna Erliyana, Enny Nurbaningsih, Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Jantje Tjiptabudy, dan Lies Sulistiani.
Lalu di hari kedua, tepatnya Selasa (31/7) kemarin, giliran empat calon lainnya yang diwawancara. Mereka adalah Ni’matul Huda, Ratno Lukito, Susi Dwi Harijanti dan Taufiqurrohman Syahuri.
Kesembilan orang itu disaring oleh Panitia Seleksi Calon Hakim MK yang terdiri dari Harjono, Mas Achmad Santosa, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, dan Zainal Arifin Mochtar.
Sesuai prosedur juga, tak cuma Pansel yang mewawancara. Ada juga dua panitia tamu yang dipanggil untuk mewawancara calon. Mereka diundang untuk wawancara yang lebih spesifik yakni mengenai aspek hak asasi manusia dan kemasyarakatan.
Dua panitia tamu itu adalah Komaruddin Hidayat dan Imam Prasodjo.
Dua hari penyaringan, Ketua Pansel Harjono pun menggelar sidang pleno untuk menetapkan tiga nama untuk diserahkan ke Jokowi.
Namun, menurut Harjono, urutan tiga nama yang disampaikan kepada Presiden, sama sekali tidak menggambarkan peringkat. Ia mengatakan urutannya hanya berdasarkan abjad nama calon.
Sementara Pansel lainnya, Maruarar, mengatakan panitia juga melihat dengan cermat kompetensi semua calon. Di antara poin per poin, pansel juga mempertimbangkan faktor integritas.
“Kami sudah tampung laporan dari masyarakat. Juga masukan dari KPK. Ini juga dipertimbangkan,” kata Maruarar.
Ya, integritas rupanya menjadi nilai tambah untuk penentuan nama. Menurut Maruarar, syarat menjadi hakim MK tidak hanya karena dia paham ilmu konstitusi dan tata negara. Hal-hal macam perilaku dan tugas kewenangan sebagai hakim juga dilihat.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
