Indonesia Kekurangan SDM di Bidang ‘Big Data’
Bandung – Head of Research & Big Data Telkom, Komang Budi Aryasa mengungkapkan bahwa untuk saat ini Indonesia dinilai kekurangan tenaga pekerja di bidang big data. Sedangkan kebutuhan akan ilmuwan data itu sendiri diprediksi semakin besar. Apalagi saat ini semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan analis big data untuk mengambil keputusan bisnis.
“Sebelum ada big data, pengambilan keputusan perusahaan dilakukan dengan menggunakan intuisi pimpinan. Sekarang, keputusan diambil dengan menggunakan data yang melimpah,” kata Komang di Seminar Ekonomi Digital di El Royale Hotel, Bandung.
Namun melimpahnya data tersebut tidak bisa digunakan secara mentah, data tersebut harus diolah terlebih dahulu oleh ilmuwan data agar bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Komang menyarankan untuk mengatasi kurangnya ilmuwan data ini, ia berharap agar perguruan tinggi di Indonesia membuat fakultas bisnis analytics dengan kurikulum yang sesuai kebutuhan dunia usaha. “Di Indonesia, SDM yang memiliki kompetensi ini masih jarang. Selain belum ada jurusan di perguruan tinggi yang mendalami bidang ini, big data analytic masih terbilang baru di Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Alumni Institut Teknologi Surabaya (ITS), Ketut Budi Utama juga menyatakan hal sama mengenai meningkatnya kebutuhan akan big data apalagi kegunaan big data salah satunya bisa untuk memprediksi perilaku pelanggan. Sebagaimana diketahui, ilmuwan data bertugas untuk mengembangkan dan merencanakan kebutuhan analisis dalam menjawab kebutuhan bisnis. Sebagai informasi, gaji ilmuwan data di AS mencapai US$ 111.000 AS, jauh lebih tinggi dibanding analis data yang berkisar US$ 70.000.
Sedangkan menurut Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Dimitri Mahayana, kurangnya ilmuwan data di Indonesia sendiri pernah ia sampaikan jauh hari sebelumnya, ia juga pernah memprediksikan bagaimana adopsi big data di Indonesia bakal meningkat dalam dua sampai tiga tahun ke depan. “Permintaan untuk data scientist membludak dengan adanya big data, perusahaan kekurangan sumber daya manusia yang tepat,” kata Dimitri.
Dimitri juga memaparkan hasil survey Sharing Vision di Indonesia pada 2016, sebanyak 74 persen dari 35 orang responden mengaku berpotensi mengadopsi big data. Dan tidak ada satu pun responden yang meragukan keberhasilan big data dalam menunjang pengambilan keputusan.
Tetapi sebanyak 48 persen responden menyatakan bahwa SDM merupakan kendala utama dalam mengadopsi big data. Kompetensi yang paling dibutuhkan dalam mengadopsi big data, menurut mereka adalah big data analytic.
Menurut Dimitri permasalahan ini bukanlah hanya di rasakan Indonesia saja, Amerika Serikat yang jauh lebih mapan dalam adopsi big data saja ternyata juga mengalami hal yang sama yakni kekurangan ilmuwan data. McKinsey Global Institute dan McKinsey’s Business Technology Office memprediksi kebutuhan ilmuwan data di AS hanya memenuhi 50-60 persen permintaan pada 2018. Proyeksi kekurangan ilmuwan data pada 2018 diprediksi mencapai 190.000 orang.
“Persoalannya, 12 persen pimpinan perusahaan tidak mengerti cara menganalisis big data. Sebanyak 10 persen perusahaan kekurangan tenaga ilmuwan data dan 86 persen perusahaan mencari tenaga yang tepat,” tutur Dimitri.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
