Mafia Sektor Kelautan Ketar-Ketir Menanti “Nyanyian” Dirjen Hubla Nonaktif
Jakarta – Sepertinya Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut nonaktif, Antonius Tonny Budiono tak ingin menjadi tumbal sendiri dalam kasus korupsi yang kini sedang membelit dirinya. Menurut Tonny, ada banyak mafia yang ‘bermain’ di sektor kelautan.
Tonny yang telah menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi perijinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla pun, berjanji akan membeberkan mengenai mafia ini. “Nanti deh kalau sudah masuk perkara ya,” kata Tonny usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/8).
Hanya saja, dalam waktu dekat ini Tonny mengaku, tak bisa mengungkap permainan ‘bajak laut’ yang disebut-sebutnya. Alasannya, karena ia sedang proses penyidikan. Selain itu, Tonny khawatir akan menimbulkan dampak hukum lain jika diungkap saat ini. “Nanti bisa jadi pencemaran nama baik. Saya enggak mau,” katanya.
Ketika disinggung nama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai salah satu pihak yang akan dibeberkannya terkait ‘bajak laut’. Tonny mengklaim Budi Karya telah bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. “Pak Menteri orang baik,” kata Tonny.
Menyangkut ‘bajak laut’, menjadi salah satu materi yang dicecar penyidik KPK kepada Tonny. Ia mengakui, telah membeberkan mengenai ‘bajak laut’ ini kepada penyidik KPK. “Tadi saya diperiksa sebagai saksi,” katanya.
13 Pihak Terkait Korupsi Tonny
Seperti diketahui, Tonny ditangkap tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mes Perwira Ditjen Hubla pada Rabu (23/8) malam. Saat menangkap Tonny, tim Satgas KPK juga menyita 33 tas yang berisi uang senilai Rp 18,9 miliar dengan pecahan sejumlah mata uang. Tak hanya itu, tim Satgas KPK juga menyita empat kartu ATM dari tiga bank penerbit berbeda. Salah satunya masih ada sisa saldo sebanyak Rp 1,174 miliar.
Tonny diduga menerima suap dari sejumlah pihak terkait perijinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla. Paling tidak, kalau berdasarkan 13 tas berisi uang yang disita KPK, maka ada 13 pihak terkait langsung berurusan dengan kasus tersebut. Salah satunya, suap itu diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan, menyangkut pengerjaan pengerukan pasir di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.
Tak hanya Tonny, KPK juga menangkap Adiputra di apartemennya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (24/8) sore. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan Tonny sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi.
Dalam kasus itu, Tonny dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara Adiputra yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
