Sandiaga Uno Jadi Saksi Kasus Korupsi Wisma Atlet
Jakarta – Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, masih juga menyisakan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Kasus dimaksud, yaitu kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet, dengan terdakwa Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi.
Persidangan, pada Rabu (30/8/2017), menariknya menghadirkan saksi Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Sandiaga Uno, mantan anggota DPR fraksi Demokrat, Angelina Sondakh (Anggie), dan mantan Wakil Direktur Utama PT DGI, Johanes Adi Widodo. Selain ketiga saksi itu, Jaksa Penuntut Umum pada KPK juga menghadirkan empat saksi lainnya. Yaitu Direktur Teknik PT Ngawi Kertoso (Anak perusahaan PT Waskita Karya), Yudi Darmawan, pensiunan PNS Dinas PU Cipta Karya, Muhammad Arifin; PNS Dinas PU Cipta Karya, Anwar; dan mantan Kadis PU Cipta Karya, Rizal Abdulah.
Sebelumnya, Mei 2017, sebenarnya Sandi pernah diperiksa KPK terkait kasus ini. Dia pun sempat diperiksa untuk kasus korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet. Pemeriksaan dilakukan karena politikus Partai Gerindra ini, pernah menjabat sebagai Komisaris PT DGI yang kini menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering. Pemeriksaan Sandiaga terkait penyidikan yang dilakukan KPK terhadap proyek yang digarap Permai Group.
Permai Group merupakan grup usaha milik mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. PT DGI pernah memenangkan sejumlah proyek dari Permai Group. Sementara Kesaksian Wakil Dirut PT DGI, Johanes Adi Widodo terkait pemberian fee kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dalam sejumlah proyek.
Pemberian fee itu, diakui Adi. Menurutnya, pemberian fee itu atas persetujuan seluruh jajaran direksi PT DGI, termasuk Dudung Purwadi selaku Dirut saat itu. Mengenai proyek Wisma Atlet, ungkap Johanes, pihaknya sepakat memberikan fee senilai Rp1,6 miliar kepada Nazaruddin. “Benar, itu untuk kepentingan Pak Nazaruddin,” kata Johanes, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.
Menurut Johanes, pemberian fee tersebut berawal dari penyampaian manajer marketing PT DGI, El Idris dalam suatu rapat direksi. Di mana El Idris saat itu mengatakan adanya permintaan fee dari pihak Grup Permai, kerajaan bisnis Nazaruddin. “Karena dapat dari grupnya Pak Nazaruddin dan Pak Idris mengatakan (pemberian fee) itu,” kata Johanes.
Selain memberi fee ke Nazaruddin, Johannes menyebut adanya aliran uang dari perusahaannya ke Wafid Muharam yang saat itu menjabat sebagai Sesmenpora. Namun, dia mengklaim tak tahu rincinya.
Meski memberikan fee, kata Johanes, PT DGI masih dapat untung dari proyek-proyek yang dikerjakan dan diberikan Nazaruddin, termasuk proyek Wisma Atlet. “Setiap proyek pasti ada untung,” kata Johanes.
Seperti diketahui, bukan hanya Dudung, KPK juga menjerat PT DGI atau PT NKE sebagai tersangka korporasi.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
