Agar Pembangunan Infrastruktur Berjalan Cepat dan Berkualitas
Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi prioritas utama. Seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017, telah ditetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN), 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 proyek sudah selesai pembangunannya, yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini dan Aruk. Sebanyak 97 proyek, dalam tahap kontruksi seperti Bendungan Gondang, Karian, Lolak, Jalan Tol Elevated Cikampek II, Tol Becakayu, dan SPAM Umbulan.
Sementara itu, 50 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan maupun tahap lelang, seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Tigadihadji di Lampung, bendungan Bener di Jateng, dan Bendungan Temef di NTT, kemudian ruas Tol Cikampek II sisi selatan, Cilacap – Yogya, dan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru.
“Salah satu syarat sebagai PSN, proyek tersebut harus sudah dimulai konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN. Ada 151 PSN yang menjadi tanggung jawab kita semua,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis, Kamis (31/8/2017).
Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Perpres 58/2017 antara lain 6 bendungan (Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede), 4 PLBN (Skouw, Motaain, Motamasin dan Entikong) dan Jalan Tol Gempol-Pandaan.
Menteri Basuki juga menginstruksikan, agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran proyek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan proyek tersebut pada tahun 2018.
Di samping memacu kerja Kempupera dengan ritme rock and roll, Menteri Basuki meminta kepada pegawai kementeriannya untuk menjauhi narkoba dan perilaku koruptif. “Semua harus mawas diri, kita perkuat iman kita untuk tidak berbuat tercela. Kita bekerja adalah sebagai ibadah dan untuk keluarga. Ingat itu,” kata Menteri Basuki.
Pada acara Raker tersebut, Menteri Basuki juga menyerahkan buku kode etik dan perilaku Kempupera secara simbolis kepada para Pejabat Tinggi Madya untuk selanjutnya dijadikan panduan oleh seluruh pegawai.
Menteri Basuki menambahkan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. Selain itu semua Satker dan PPK harus benar-benar memperhatikan tertib waktu, tertib biaya, tertib administrasi dan tertib mutu. “Pekerjaan harus cepat selesai, progres penyerapan keuangan juga baik, dan semua pelaksana selamat.”
Satu Hati, Satu Pikiran dan Satu Langkah
Raker yang di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengangkat Tema: “Satu Hati, Satu Pikiran Dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur PUPR Untuk Negeri”. Disamping melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan persiapan tahun 2018, dalam Raker tersebut juga diberikan pembekalan untuk memberikan motivasi untuk bekerja dengan hati.
Turut hadir sebagai narasumber dalam Raker tersebut yakni Founder and Chairman Markplus Hermawan Kertajaya dengan materi WOW Leadership and Branding Dalam Pembangunan Infrastruktur. Dalam pesannya, Hermawan mengatakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, tak hanya cukup dengan melaksanakan standar operasi prosedur (SOP) namun diperkuat dengan nilai-nilai (values) yang menjadi corporate culture Kempupera.
Pembicara lainnya adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang membawakan materi pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Prespektif Bareskrim Polri, serta Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Didik Choiroel dengan materi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR.
Kabareskrim Ari Dono menekankan pentingnya komunikasi antara pimpinan Kempupera dengan Polri dalam rangka pencegahan dan pengawasan bersama, sehingga proyek dapat selesai dengan baik dan memberikan manfaat layanan kepada masyarakat yang optimal.
Sekjen PUPR Anita Firmanti saat membuka pelaksanaan Raker mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global serta mempercepat pertumbuhan juga mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Komitmen pemerintah merealisasikan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari anggaran Kementerian PUPR yang pada tahun 2017 mendapat alokasi sebesar Rp 104,3 triliun, meningkat menjadi Rp. 106,9 triliun pada tahun 2018 sekaligus merupakan anggaran terbesar diantara Kementerian/Lembaga.
“Besarnya anggaran tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan publik yang tinggi dan tantangan yang besar kepada seluruh insan Kementerian PUPR untuk kerja bersama menjalankan amanah yang diberikan,” jelasnya.
Amanah tersebut harus dilaksanakan dengan kepemimpinan yang kuat, didukung oleh seluruh jajaran dengan penuh semangat dan motivasi, serta dilandasi oleh kode etik dan perilaku.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
