Buntut Kekerasan Terhadap Rohingya, Menlu Inggris Mengecam Aung San Suu Kyi
Jakarta – Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi mendapat kecaman dari Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Ia mengingatkan, sikap Suu Kyi bisa menghancurkan reputasi Myanmar.
Terkait insiden di negara bagian Rakhine terhadap tindakan keras militer terhadap suku Rohingya. Johnson meminta Suu Kyi, yang secara de facto adalah pemimpin di negara tersebut, untuk menggunakan kualitasnya yang sudah diakui,” agar mengakhiri prasangka mereka pada Muslim di negara bagian Rakhine.
Aung San Suu Kyi, dulu pernah menghadapi tantangan besar dari kalangan militer di negaranya sendiri. “Saya berharap saat ini ia bisa menggunakan kualitasnya yang sudah diakui untuk menyatukan negaranya, untuk menghentikan kekerasan dan mengakhiri prasangka yang menimbulkan sengketa antara Muslim dan komunitas lain di Rakhine,” ujar Johnson seperti diberitakan oleh Reuters, 3 September 2017.
Sangat penting, bahwa Suu Kyi menerima dukungan militer Burma, dan usahanya untuk mewujudkan perdamaian tak akan frustrasi. “Dia dan seluruh warga Burma akan kami dukung penuh untuk ini,” ujar Johnson menambahkan.
Inggris telah lama melakukan kampanye untuk melobi pemerintah-pemerintah Eropa dalam upaya memulihkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Direktur Kampanye Inggris Burma Mark Farmaner yakin, Boris Johnson bisa melangkah lebih jauh lagi dari ucapannya.
Farmaner mengatakan, harusnya Johnson juga mengkritik panglima tertinggi angkatan bersenjata, Ming Aung Hlaing. “Tentara Ming Aung Hlaing adalah orang-orang yang membunuh ratusan orang Rohingya dan dia adalah satu-satunya orang di Burma memiliki kekuatan untuk memerintahkan tentara untuk berhenti menyerang warga desa Rohingya, menembaki anak-anak dan keluarga yang terbakar yang tinggal di rumah mereka,” ujar Farmaner.
Rohingya kembali dilanda krisis. Kali ini disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah selama sepuluh tahun terakhir. Krisis yang baru memuncak pada empat hari terakhir ini, telah menewaskan ratusan warga Rohingya, membuat ribuan rumah terbakar habis, dan lebih dari 58 ribu warganya melarikan diri.
Pemerintah Myanmar menuding kelompok militan ARSA berada dibalik penyerang besar-besaran militer Myanmar. Kelompok militan ini, mengaku bertanggung jawab atas serangan di 20 titik pos perbatasan. Akibat serangan ARSA, militer Myanmar lalu melakukan serangan balasan dengan membabi buta dan menggunakan kekuatan penuh.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
