Menyoal Tagar 2019 Prabowo Pre (Spasi) Siden yang Dilarang
Jakarta – Polemik soal tagar 2019 Prabowo Pre Spasi Siden terus berlanjut. Padahal Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa perkumpulan #2019PrabowoPresiden dilarang.
Kementerian juga memastikan bahwa yang terdaftar dalam sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah perkumpulan TAGAR2019PRABOWOPRE (spasi) SIDEN.
Hal ini ditegaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ia menyatakan perkumpulan tersebut didaftarkan dengan cara curang, yakni memenggal kata “pre” dan “siden” demi lolos dari sistem AHU online.
Baca Juga:
- Yasonna Laoly: Tagar 2019PrabowoPresiden adalah Bentuk Penyiasatan Nakal
- Mengapa Gerakan Tagar Ganti Presiden Berbahaya? Ini Alasannya
- Mahfud Minta Aparat Keamanan Tegas Sikapi Gerakan Tagar
Yasonna menambahkan, berdasarkan Pasal 59 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, penggunaan nama instansi Pemerintah untuk nama perkumpulan dilarang dengan tegas.
Tertera dengan jelas dalam Ayat a pasal tersebut, “Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan warna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan”
Dengan demikian, perkumpulan tidak boleh menggunakan kata Presiden dalam namanya. Terlebih bila disahkan oleh SK Menkumham.
Yasonna pun mengungkapkan bahwa oknum pendaftar perkumpulan tersebut telah menyiasati kata presiden dengan menggunakan spasi. “Itu penyiasatan! Saya mengatakan itu penyiasatan,” kata Yasonna, Senin lalu.
Dengan demikian, #2019PrabowoPresiden berarti tidak terdaftar Ditjend AHU Kementerian Hukum dan HAM. Pelarangan dilakukan sebab yang terdaftar adalah yang menggunakan spasi.
Sementara Ilwa, notaris yang mendaftarkan TAGAR2019PRABOWOPRE (spasi) SIDEN, membantah mengakali sistem di Kementerian Hukum dan HAM. Ia menyatakan nama perkumpulan itu adalah pilihan kliennya.
“Kan yang mengusulkan semuanya dari klien. Bukan kami merekayasa, kami tak bisa melarang apa maunya klien,” kata Ilwa seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (10/9).
Karena itulah Ilwa merasa keberatan dengan Yasonna yang menyebutnya telah menyiasati sistem online AHU Kemenkumham.
Terpisah, bukannya mengaku, inisiator gerakan 2019 Prabowo Pre spasi Siden, Sufmi Dasco Ahmad, malah balik menuding Yasonna. Ia menilai Yasonna justru tak memperoleh keterangan lengkap terkait perkumpulan tersebut.
“Saya sudah konfirmasi, Pak Yasonna mendapat informasi tak lengkap atau kurang dari bawahannya,” ujar Dasco di DPR, Jakarta, Senin (10/9), seperti dikutip dari detikcom.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
