Serahkan 3.500 Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi Minta BPN Percepat Pelayanan
Badung – Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, termasuk dalam pengurusan sertifikat tanah. Hal ini disampaikan Presiden ketika memberikan sambutan pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bali, Jumat (8/9/2017).
Dalam acara yang dihelat di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa salah satu kendala lambatnya pengurusan sertifikat tanah adalah kurangnya tenaga juru ukur. Kini BPN telah memiliki juru ukur sebanyak 4.500 orang dari semula hanya 2.000 orang.
“Sehingga mengukurnya lebih cepat, jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 3.500 sertifikat ke masyarakat Bali yang berasal dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar.
Saat ini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat, dari 126 juta bidang tanah yang ada. Untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah, Presiden telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk menyerahkan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun 2019 menjadi 9 juta sertifikat.
Sertifikat tanah, adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang telah dimiliki. “Oleh sebab itu harus tahu semuanya, berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya dimana harus ngerti,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden mengingatkan para pemilik sertifikat untuk menyimpannya di tempat yang aman. “Agar kalau genteng bocor tidak rusak dan difotokopi agar mengurusnya mudah kalau hilang,” ucap Presiden.
Presiden juga memahami, bila ada pemilik sertifikat yang ingin mengagunkan sertifikatnya ke bank. Namun harus dimanfaatkan untuk menambah modal usaha atau hal yang produktif bukan untuk membeli mobil atau motor. “Tapi hati-hati kalau mau disekolahkan (diagunkan) di bank. Hati-hati, dihitung, dikalkulasi usahanya, masuk enggak? Bisa mencicil setiap bulan enggak?” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
