Pemerintah Pastikan Rp14,31 Triliun Disalurkan ke Daerah Terluar dan Terdepan
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa dana desa sebesar Rp14 triliun akan disalurkan ke daerah terluar dan terdepan. Perbatasan, menurut pemerintah memegang peranan penting. Tak cuma dalam konteks keamanan dan kedaulatan bangsa, tapi juga demi pemerataan perekonomian, seperti yang dikedepankan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Ia menegaskan bahwa dana desa sebesar Rp14,31 triliun jadi komitmen pemerintah untuk hadir di desa terluar.
“Ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengangkat daerah perbatasan dari ketertinggalan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan keberpihakan dan afirmasi lebih untuk desa terdepan dan terluar. Semua agar bisa mengejar ketertinggalan dari desa-desa lain yang lebih maju,” katanya di Jakarta, Kamis (25/10).
Baca Juga:
- Meninjau Pelaksanaan Dana Desa, Komisi XI DPR Berkunjung ke Desa Ponggok
- Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Transparansi Dana Desa
- Presiden Ingin Dana Desa Mulai Digunakan untuk Bangun SDM
Eko menjelaskan saat ini ada 41 kabupaten dalam kategori daerah terluar dan terdepan. Itu berarti hampir 10 persen dari total 434 kabupaten yang ada di Indonesia.
Sejauh ini, dana desa juga sudah disalurkan dan digunakan di 41 kabupaten tersebut. Dana desa banyak digunakan untuk membangun 9.510.202 meter jalan desa, 130.596 meter jembatan, 1.066 unit tambatan perahu, 1.445 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 610 pasar desa, 680 embung, 1.289 unit sarana olahraga, dan 4.42 unit irigasi.
Selain itu, dana tersebut pun digunakan untuk sejumlah fasilitas umum. Misalnya seperti 1.797 Posyandu, 1.003.041 meter drainase, dan 9.076 unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Juga 18.140 unit sarana air bersih, 4.792 unit penahan tanah, 4.689 sumur, dan 570 Polindes di daerah terluar dan terdepan tersebut.
Tak cuma itu, sebanyak 1.925 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga dibangun.
“Hampir semua desa infrastrukturnya sudah cukup. Makanya dana desa mulai digunakan untuk pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan pemberdayaan ekonomi,” tambah Eko.
Masih katanya, dalam empat tahun pemerintahan Joko Widodo, dana sebesar Rp187 triliun dialokasikan untuk dana desa. Sebanyak 80 persen dana desa disalurkan secara merata ke seluruh desa di Indonesia.
“Dan 20 persen untuk afirmasi tambahan untuk desa miskin, sehingga desa miskin bisa mengejar desa maju,” katanya.
Eko pun berharap dana desa sebesar Rp14 triliun lebih bisa digunakan untuk membangun sarana-prasarana penunjang peningkatan ekonomi desa. Hal ini agar desa bisa mandiri dan selanjutnya tidak bergantung lagi pada bantuan dana pemerintah.
- Halaman :
- 1
- 2
BERITA
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
BERITA
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
BERITA
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga: