Dialog Kebangsaan: Sumpah Pemuda 1928 Tonggak Sejarah yang Sangat Penting
Jakarta – Dalam Dialog Kebangsaan bertajuk ‘Ideologi Pancasila di Era Keterbukaan dan Digitalisasi’ di Surabaya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa; Indonesia, menjadi pondasi dalam membangun bangsa yang majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seirama dengan jiwa Pancasila yang dirumuskan para founding fathers. Khususnya dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selain itu, kebhinekaan yang menjadi kekayaan bangsa wajib dirajut menjadi kesatuan yang menguatkan sebagaimana semboyan bhineka tunggal ika,” ujar Bamsoet saat mengisi Dialog Kebangsaan tersebut, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, (28/10/18).
Dalam Dialog Kebangsaan itu, tampil sebagai narasumber lain Pontjo Sutowo (Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia/FKPPI) dan Prof. Syarif Imam Hidayat (Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur). Turut hadir pula dalam acara tersebut Titiek Soeharto (Wakil Ketua Umum FKPPI), Brigjen TNI Bambang Ismawan (Kasdam V Brawijaya). Kemudian, Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito (Gubernur Akademi Angkatan Laut), Kolonel Inf Sudaryanto (Danrem 084 Bhaskara Jaya). Serta, Brigjend (Purn) Abdul Hamid (Ketua PEPABRI Jawa Timur) dan Yahya Zaini (Staf Khusus Ketua DPR RI).
Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi FKPPI Jawa Timur, yang menyelenggarakan acara Dialog Kebangsaan tersebut bertepatan dengan perayaan Sumpah Pemuda 1928. Ini membuktikan, FKPPI konsisten menggelorakan semangat kebangsaan di tengah kondisi bangsa menghadapi perubahan yang bersifat destruktif.
“Kemajuan teknologi informasi, terutama melalui media sosial, tidak saja membawa kemajuan. Melainkan juga membawa pengaruh negatif. Perang wacana, narasi, agitasi dan propaganda turut membawa derasnya arus informasi yang tidak bisa dibendung. Termasuk berkembangnya paham dan aliran yang tak sejalan dengan Pancasila. Tak heran jika bangsa kita seperti diobok-obok,” tegas Bamsoet.
Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kondisi bangsa yang demikian menjadi anomali. Pembangunan di berbagai bidang melaju pesat, namun konflik sosial dan politik identitas justru seperti tumbuh subur. Hal ini tak lain akibat semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap anak bangsa.
“Baru di era Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan berada satu digit, yakni 9,8 persen. Kesenjangan sosial atau gini ratio juga turun menjadi 0,389. Ditengah perkembangan ekonomi global yang tidak karuan, pertumbuhan ekonomi kita bisa stabil dikisaran angka 5 persen. Berbagai proyek pembangunan dilakukan di wilayah Indonesia bagian Timur, yang sejak dulu terkesan di anak tirikan. Namun anehnya, bangsa kita seperti tak habis bertikai dalam kubangan SARA. Ironis sekali,” tandas Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan tersebut.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
