Perpres Percepatan Investasi Diteken, Mulai Dijalankan Pekan Depan
Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Investasi akan mulai dijalankan awal pekan depan.
Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/9), mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan percepatan investasi tersebut. Sehingga diharapkan pelaksanaan kebijakan ini bisa berjalan dengan maksimal sesuai harapan. Kebijakan percepatan investasi ini tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI tentang Upaya Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha Dari Tingkat Pusat dan Daerah. Kebijakan ini bertujuan mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission).
“(Perpres percepatan investasi) Sudah diteken (Presieden Jokowi). Kemarin sudah diberi tahu sama Presiden. Jadi tinggal penomorannya. Penomoran itu di Setkab. Mungkin juga hari ini atau Senin mudah-mudahan sudah bisa sampai di tempat saya,” kata Darmin.
Hal-hal yang dipersiapkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian terkait dengan pelaksanaan paket kebijakan tersebut di antaranya mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas), kemudian sumber daya manusia (SDM), strukturnya, tugas-tugasnya, dan prioritas pekerjaannya. “Untuk mengecek semua investasi yang belum selesai izinnya tapi sudah dapat izin investasi itu apa saja, di mana saja, kurangnya apa, sehingga satgas itu udah bisa langsung bekerja untuk mengawal menyelesaikan apa-apa yang tertunda di masa lalu, sekaligus untuk ke depannya,” ujarnya.
Dia memastikan, hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawal kebijakan percepatan investasi tersebut paling tidak akan selesai pekan ini. Dengan demikian pihaknya bisa dengan segera melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.
“Minggu depan mungkin Selasa atau Rabu kita akan mulai sosialisasi kepada Apindo, Kadin, dan lain-lain. Kemudian kita akan minta sidang kabinet paripurna, kita akan minta ada pertemuan dengan Presiden, tentu saja dengan Gubernur-Gubernur dan DPR. Habis itu (sosialisasi) dengan semua Bupati, Walikota, dan DPRD,” jelasnya.
Darmin menambahkan, pengaturan percepatan investasi ini akan dibagi beberapa tahap ke depannya hingga menghasilkan proses perizinan yang lebih cepat lagi karena terintegrasi antara perizinan di daerah dan di pusat. Bahkan di berharap seperti perizinan investasi di sektor migas yang biasanya butuh waktu 5-6 tahun, ke depannya bisa hanya satu bulan saja.
Dengan kebjiakan ini, ke depannya perizinan dipastikan tidak akan tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pusat. Semua akan terintegrasi dan melalui satu pintu. “Pada tahap pertama ini belum akan mengubah peraturannya, tapi akan dikawal oleh satgas. Tapi pada saat yang sama kita merombak peraturan, tapi dia berlakunya Januari (2017). Kalau sudah Januari, nanti akan digabung dengan PTSP di BKPM. Nanti jadi semua jadi satu,” tuturnya.(Fitriya – ipotnews)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
