Menyoal Anggaran Event Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group 2018
Jakarta – Kendati event berskala internasional, namun bila biayanya mencapai Rp810 miliar, rasanya hanya menghambur-hamburkan biaya saja. Tapi, memang sebesar itulah biaya penyelenggaraan perhelatan akbar Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group 2018 mendatang di Bali.
Biaya penyelenggaraannya cukup fantastis Rp 810 miliar. Meski mendukung, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, pengelolaan dananya harus transparan dan dewan akan terus mengawalnya.
“Asumsinya memang harus dibuat seperti itu (dianggarkan lebih dari biaya yang akan dikeluarkan). Tinggal DPR yang mengawasi prosesnya. Kalau ternyata ada selisih yang dianggarkan, betul tidak dikembalikan ke kas negara,” kata anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani, Jumat (15/9/2017).
Dalam rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, persoalan besarnya alokasi APBN untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank Grup 2018 di Bali sempat dipertanyakan. Pasalnya, untuk invent sekelas pertemuan internasional sekalipun anggaran negara yang menelan biaya Rp 1 triliun itu dianggap terlalu besar.
Tutik mengaku, dapat memahami sejumlah pihak yang merasa keberatan, karena mungkin hanya melihat dari sisi pengeluaran negara yang dianggap nantinya menjadi beban negara. Tetapi, dia menilai apabila dilihat lebih jauh keuntungan yang akan diperoleh akan menjadi sebanding dari biaya yang dikeluarkan.
Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Bali. Sebab, apabila pertemuan ini dinilai sukses maka kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia semakin tumbuh. “Kalau sudah menjadi kepercayaan dunia luar, saya kira baik untuk hubungan multilateral karena itu adalah untuk kepentingan ekonomi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini, semua pihak harus mengeyampingkan kepentingan politik pragmatisnya menyikapi program-program bagus pemerintah. Semua pihak harus mendukung program pemerintah apabila terbukti baik. “Makanya program yang bagus ini kita dukung. Jangan lagi buat kegaduhan. Kalau pemerintah membuat action yang bagus ya harus kita dukung,” katanya.
Tutik mengakui, dana untuk perhelatan ini memang besar karena acaranya juga besar melibatkan 15.000 delegasi dari 189 negara anggota IMF dan World Bank. Bahkan, dana sebesar itu tidak semuanya ditanggung pemerintah. Sebab untuk menghadirkan para delegasi diketahui tidak ditanggung pemerintah Indonesia.
Namun, Indonesia menyiapkan semua fasilitas yang disediakan, bahkan konon menurut Tutik, hotel-hotel di Bali yang disewa sebagian ruangannya akan diubah menjadi kantor para delegasi. Untuk biaya dekorasi mengubah ruang hotel menjadi kantor dan ruang rapat, diakui Tutik, akan menelan biaya besar.
Hal itu dibenarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat dinikmati langsung untuk masyarakat Indonesia. Misalnya, melalui event organizer dan hotel untuk penginapan dilakukan oleh Indonesia.
“Hotel jadi office, itu furnitur dan lain-lain untuk procurement dalam negeri. Jadi yang menikmati adalah masyarakat sendiri. Seperti komputer yang akan digunakan, nantinya akan dihibahkan ke sekolah-sekolah,” terangnya.
Acara tersebut, lanjut Sri Mulyani, justru bisa membuat industri perhotelan di Bali semakin berkembang. Pasalnya, bulan Oktober merupakan low season atau rendahnya permintaan kamar untuk hotel, namun dengan adanya acara tersebut, maka perhotelan tak akan sepi.
“Oktober itu low season, bahkan hotel-hotel mau tawarkan ruangan dengan harga diskon. Dengan annual meeting ini malah banyak, saya katakan, jangan dikasih diskon, malah kalau bisa dinaikan sedikit karena yang datang itu delegasi,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp 810 miliar tersebut merupakan hasil cost sharing atau patungan dengan Bank Indonesia (BI). BI bakal menyumbang sebesar Rp 280-300 miliar.
“Kami akan cost sharing dengan BI. Event ini kami estimated termasuk kemarin review untuk IT, karena IMF dan WB akan gunakan standar sana, termasuk i-Cloudnya, kami akan coba ini seefisien mungkin,” terangnya.
Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lainnya, beberapa waktu lalu, sempat mengkritisi kegiatan Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group 2018 nanti, yang memakan anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp 810 miliar.
DPR menilai alokasi itu terlalu tinggi mengingat anggaran tersebut tidak termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan para delegasi. “Bagaimana agar kami bisa pahami Rp 810,17 miliar. Bukankah peserta IMF, misal perjalanan, itu tidak ditanggung oleh kita? Rp 810,17 miliar untuk sebuah acara yang digelar di Indonesia dengan harga hotel sekian, itu harus dijelaskan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Elviana.
Elviana pun membandingkan anggaran untuk pertemuan tersebut dengan anggaran diklat dana desa yang hanya sebesar Rp 17,5 miliar. Menurutnya anggaran IMF yang begitu besar tak dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya beri contoh, ada dana yang menonjol tapi tidak memberi efek langsung dan menyentuh langsung rakyat. Sedangkan yang menyentuh langsung hanya dianggarkan sebesar Rp 17,5 miliar tapi yang tidak berdampak langsung justru sampai Rp 810,17 miliar,” tegasnya.
Ternyata anggaran untuk sekali kegiatan tersebut, juga melebihi pagu anggaran di beberapa direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Coba lihat pagu anggaran di Kemenkeu 2018 di bawah ini :
-Sekretaris Jendral Rp 19 triliun
-Inspektorat Jendral Rp 118,341 miliar
-Ditjen Anggaran Rp 154 miliar
-Ditjen Pajak Rp 7,441 Triliun
-Ditjen Bea Cukai Rp 3,3 triliun
-Ditjen Perimbangan Rp 134 miliar
-Badan Kebijakan Fiskal Rp 157 miliar
-DJPPR Rp 119,511 miliar
-Ditjen Perbendaharaan Rp 12,591 triliun
-Ditjen Kekayaan Negara Rp 872 miliar
-BPPK Rp 731 miliar
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
