Polisi Akan Panggil Figur Terkenal yang Diduga Terlibat Saracen
Jakarta – Pihak Kepolisian kembali menemukan bukti baru mengenai kasus Saracen jaringan penebar ujaran kebencian dan SARA. Dalam laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran dana ke Saracen, polisi menyebutkan ada nama-nama tokoh yang selama ini dikenal publik.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri akan segera memanggil tokoh terkenal itu untuk menjalani pemeriksaan.
“LHA dari PPATK sudah diterima, ada menyebutkan nama-nama orang (dikenal publik). Penyidik akan segera menindaklanjuti, artinya orang-orang tersebut akan dimintai keterangan,” kata Setyo di Markas Besar Polri.
Namun Setyo enggan mengungkapkan lebih detil mengenai nama sejumlah tokoh publik ternama tersebut. Dirinya hanya menyampaikan jika nantinya polisi telah mengeluarkan nama tersebut, maka publik pasti akan mengetahui sosok yang bersangkutan.
“Saya belum bisa bicara. Nanti kalau sudah dipanggil, diperiksa, baru saya bicara, Belum tahu pasti perannya. Tapi disebut dalam LHA itu terkait dengan Saracen, maka harus diklarifikasi,” kata Setyo.” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, laporan tersebut diterima penyidik Dittipidsiber Bareskrim untuk dipelajari lebih lanjut. PPATK menyerahkan LHA aliran uang pada belasan nomor rekening yang terkait dengan grup Saracen pada Rabu (13/9/2017) lalu.
“PPATK sudah serahkan LHA ke Bareskrim,” kata Martinus.
Dia menjelaskan, penyidik akan mendalami dan melihat keterkaitan hasil analisis PPATK dengan fakta-fakta lain yang telah ditemukan, termasuk mencocokkan jejak digital yang ditemukan dalam komponen penyimpan data berupa hard disk drive (HDD) dan flash disc milik tersangka.
“Penyidik akan lakukan analisis dengan membandingkan fakta-fakta lainnya di jejak digital untuk menentukan apa ada tersangka lainnya dalam kasus ujaran kebencian,” ujar Martinus.
Dalam kasus ini, Mabes Polri memang menggandeng PPATK guna menelusuri sejumlah transaksi keuangan Asma Dewi dan Saracen. Kerjasama dengan PPATK diyakini akan membuka sejumlah fakta aliran dana yang mengalir.
Dalam pemeriksaan lanjutan, selain penulusuran aliran dana Saracen yang melibatkan PPATK, polisi juga melakukan pemeriksaan kejiwaan pimpinan Saracen, Jasriadi di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan pemeriksaan itu sendiri dilakukan lantaran Jasriadi selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah saat menjalani pemeriksaan.
Tak hanya itu, polisi mengungkapkan pihaknya juga akan mendalami adanya tekanan dari pihak lain kepada Jasriadi. “Jasriadi ini kan harusnya kemarin lalu ya diperiksanya untuk psikologis masalah kejiwaan. Kami tanyakan pada penyidiknya beberapa kali pemeriksaan selalu berubah keterangannya. Atau memang ada tekanan dari pihak tertentu,” kata Rikwanto usai acara dialog Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Lebih dalam, Rikwanto menekankan pemeriksaan ini juga ingin mendalami apakah memang ada gangguan mentalitas yang dialami oleh Jasriadi. Namun, sejauh ini memang belum ada rekam medis yang menyebutkan itu.
“Ini apa kaitan dengan dia terganggu karena mentalitas karena ditahan apa karena sebab lain atau dia memang sengaja untuk mengaburkan sesuatu yang dia ketahui,” papar dia.
Sejauh ini, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni JAS, SR, dan MFT lalu, MAH. Dan terakhir polisi menetapkan Asma Dewi sebagai tersangka ujaran kebencian.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
