Panglima, Menhan, Menko Polhukam, dan Presiden, Soal Polemik Senjata
Jakarta – Heboh mengenai polemik pengadan senjata oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya mendorong Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa seluruh pengadaan senjata api yang dilakukan semua instansi terkait, harus mendapat izin dirinya.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Meski demikian, Ryamizard mengakui bahwa koordinasi mengenai pengadaan senjata api memang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, ada sejumlah pengadaan senjata yang malah menggunakan aturan di luar Undang-Undang yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menciptakan polemik.
Namun dirinya pun berharap agar semua pihak terkait wajib berkoordinasi dengan Kemhan agar mencegah polemik serupa terjadi kembali.
“Koordinasi ini belum berjalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk, yaitu Menteri Pertahanan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu, tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal itu terjadi karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Adapun kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL berjumlah 280 yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg.
Kargo berisi senjata itu diangkut pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, dan tiba di Tangerang pada Jumat (29/9), pukul 23.30 WIB.
Polemik ini sendiri pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Di depan seluruh jajarannya, ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masingnya saja. Instruksi itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga.
“Saya sebagai kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara, memerintahkan fokus pada tugas masing-masing,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (2/10) kemarin.
Jokowi mengatakan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi akan terbentuk dan terjaga apabila seluruh kementerian dan lembaga fokus pada hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangannya. “Tingkatkan prestasi dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” kata Jokowi.
Tak cuma itu, Jokowi pun menginstruksikan seluruh pembantunya tidak bersikap dan bertutur kata di luar kewenangan masing-masing, terlebih yang dapat membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyatakan pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. Pernyataan itulah yang kemudian memicu polemik.
Namun polemik pun mulai sedikit mereda setelah Presiden Jokowi menenangkan dan mengingatkan akan tugas yang lebih penting lagi yakni membangun negara. Menko Polhukam Wiranto pun sudah mengklarifikasi hal ini sebagai akibat komunikasi yang belum selesai.
Pernyataan Menko Polhukam
Sementara pada hari ini, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai polemik tersebut urung digelar. Hal itu terjadi lantaran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memilih hadir di gladi bersih peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 di Cilegon, Banten.
“Saya akan panggil (pejabat) yang berkaitan dengan (polemik senjata api) itu. Mungkin sekarang belum bisa karena masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya, penyelesaian masalah ini ada di saya bukan di masyarakat, di saya sebagai Menteri Koordinator. Enggak bisa (hari ini). Kalau ada yang enggak hadir nanti kamu ribut lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, Selasa (3/10).
Ia tetap meminta semua pihak untuk tidak gaduh soal isu impor 5.000 senjata api. Menurutnya, sudah ada UU yang mengatur hal-hal yang terkait senjata api. Mulai dari pengadaan, perizinan pengguna, hingga prosedur penggunaannya. Jika diperlukan, pihaknya akan melihat hal-hal yang dianggap kurang cocok atau perlu diubah.
Yang jelas, kata mantan Panglima ABRI itu, pengadaan senjata api yang terkahir diketahui dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (29/9) malam, bukan dilakukan institusi liar, tapi institusi negara secara sah. “Jadi jangan buat sesuatu yang bikin keadaan negara gaduh. Saya minta sabar,” kata Wiranto.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
