Mendag Buka Akses Warung dan Pedagang Pasar ke Grosir, Aprindo Akan Kaji Dulu
Jakarta – Menteri Perdagangan (Permedag) Enggartiasto Lukita, akan menerbitkan aturan terkait suplai barang dari grosir besar ke pedagang pasar dan warung tradisional Oktober ini.
Enggartiasto mengatakan selama ini pasar dan warung tradisional kurang kompetitif dan terkesan stagnan karena harga barang yang dijual ke konsumen sudah cukup tinggi. Hal itu karena mereka mendapatkan pasokan barang dengan harga tinggi. Sementara bagi toko ritel modern mampu menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar atau warung tradisional karena akses barang yang didapatkannya harganya lebih miring.
Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mendekatkan grosir besar tersebut ke pedagang pasar dan warung tradisional. Dengan keterjangkauan akses tersebut dipastikan nantinya mereka dapat menjual barang-barangnya lebih murah dari yang selama ini ditetapkan.
“Jadi supaya memberikan solusi, akses kepada sumber barang dengan harga yang sama, maka pengusaha ritel modern yang satu wajib yang satu tidak, maka wajib menyediakan grosir yang dijual ke pasar tradisional berdasarkan membership dengan harga yang tidak boleh berbeda dengan harga yang diambil tokonya,” kata Enggar dalam sambutannya di acara diskusi terkait peningkatan daya saing industri ritel di Museum Nasional Indonesia, Rabu (4/10).
Ketentuan terkait penyediaan toko grosir yang diperuntukkan bagi pasar dan warung tradisional ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk menyamakan harga suplai barang sehingga margin yang didapatkan oleh mereka bisa lebih besar. Namun begitu bagi pedagang pasar dan warung tidak diwajibkan untuk memanfaatkan toko grosir itu manakala dari berbagai pertimbanga tidak sesuai.
Pemerintah hanya menyediakan akses kepada mereka untuk mendapatkan barang dagangan dengan harga yang lebih kompetitif. Mendag juga menjamin toko grosir yang nantinya siap berpatner dengan pedagang pasar dan warung tradisional tetap mendapatkan keuntungan.
“Warung tidak dipaksa dia bisa memilih (mau memanfaatkan toko grosir atau tidak), yang penting aksesnya disediakan dulu, emang terkesan ini pemaksaan kepada yang besar – besar ini, tapi yang pasti mereka tidak rugi,” ucapnya.
Asprindo akan kaji aturan baru Kementerian Perdagangan
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku masih akan pikir-pikir terkait dengan upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan menetapkan aturan untuk pasokan barang dari pedagang besar ke warung-warung atau pasar tradisional. Aprindo mengaku masih belum memiliki konsep bagaimana mekanisme penyaluran barang ke pedagang tradisional dengan ketentuan harga yang sama.
Sekretaris Jenderal Aprindo, Solihin, mengatakan akan segera membicarakan dan menyikapi rencana Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, tersebut. Menurutnya tidak semua peritel memiliki toko grosir khusus untuk memenuhi permintaan barang di toko-toko ritelnya. Sehingga perlu ada penyatuan pendapat agar suplai barang dari toko grosir ke peritel dan pedagang tradisional dapat berjalan sesuai harapan.
“Ini yang akan kita bicarakan sore ini, sekarang Menteri (Mendag) minta peritel (termasuk pemilik toko grosir besar) harus bina warung dengan harga beli yang sama, kita akan koordinasi dengan teman-teman bagaimana mengimplementasikan kemauan Kemendag ini, kita belum bisa komentar teknis nya, kita sedang pikirkan,” kata Solihin di Museum Nasional Indonesia Jakarta, Rabu (4/10).
Pria yang juga menjabat sebagai Corporate Affairs Director Alfamart ini menilai wacana Kemendag itu cukup baik, namun perlu ada keseragaman pemahaman bahwa peritel dan pemilik toko grosir besar bersama pedagang warung pasar tradisional memiliki satu visi untuk penyamaan harga dalam kulakannya. Gagasan penyeragaman harga kulakan ini dianggap tidak akan sampai mengurangi pendapatan yang didapat oleh pedagang grosir.
“Format grosir atau namanya perkulakan memang sasarannya ke pedagang nah yang kedua whole saler dapat barang dari distributor yang memang harganya segitu,” ujarnya.
KR
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
