Indonesia-Yordania Bahas Kerja Sama Ekonomi, Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme
Amman – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania, Ayman Safadi pada Rabu (4/10/2017) di kantor Kementerian Yordania. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno mengatakan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia dengan Yordania masih terbuka lebar, diharapkan keduanya bisa memanfaatkan posisi strategis geografis negara sebagai pintu gerbang ke pasar ASEAN dan Timur Tengah.
Untuk tahun 2016 nilai perdagangan antara dua negara ini hanya sampai kisaran US$ 256,4 juta, nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya pada 2015. Melihat hal ini kedua menlu sepakat untuk perlu segera mengambil langkah guna mengubah situasi tersebut.
“Kita harus membuka akses lebih besar bagi produk-produk unggulan masing-masing negara seperti kepala sawit, ban mobil, peralatan elektronik, potasium, fosfat dan garam,” tutur Menlu Retno.
Lebih lanjut Retno juga mengusulkan agar segera dilakukan pembahasan terkait pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara kedua negara. Menurutnya pembentukan PTA akan sangat membantu mengurangi berbagai hambatan tarif dan non-tarif. Selain itu, peningkatan interaksi antar pengusaha kedua negara juga penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Untuk itu Menlu RI secara langsung mengundang kehadiran pengusaha Yordania pada beberapa forum seperti Indonesia-Middle East Annual Gathering on Economy (IMAGE) di 8-10 Oktober 2017, Trade Expo of Indonesia (TEI) di Jakarta 11-15 Oktober 2017 dan Regional Investment Forum, di Padang, 15-17 Oktober 2017.
Retno mengatakan diversifikasi produk perdagangan kedua negara juga perlu untuk terus didorong untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan. Dalam pertemuan ini, Retno juga menawarkan produk industri strategis Indonesia yang sangat kompetitif kepada Yordania, antara lain seperti pesawat, kapal dan senjata.
“Indonesia memiliki keunggulan di berbagai produk industri strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Yordania. Oleh karena itu, saya mengundang pejabat dan pengusaha industri strategis di Yordania untuk hadir pada Indo Defence Expo November 2018,” ujar Retno.
Dalam pertemuan bilateral ini kedua menlu juga membahas mengenai kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme. Keduanya sepakat bahwa tantangan saat ini adalah adanya ancaman regionalisasi kelompok terorisme dengan banyaknya foreign terrorist fighters (FTF) yang kembali dari beberapa negara di Timur Tengah. Situasi di Marawi, Filipina merupakan salah satu contoh dari regionalisasi kelompok teroris. Sedangkan Yordania merupakan salah negara yang warganya jadi korban karena banyak menjadi FTF.
Untuk mengatasinya kedua Menlu menekankan pentingnya upaya bersama dalam bentuk kerja sama dan kemitraan untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme. Dalam kaitan ini, Menlu RI mendorong untuk dimulai pembahasan MoU kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme. Beberapa area kerja sama yang disebut kedua Menlu penting untuk dilakukan antara lain pertukaran informasi dan intelijen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan FTF, program deradikalisasi dan interfaith dialog, serta peningkatan kapasitas.
“Peningkatan kapasitas otoritas keamanan dalam melawan terorisme dan radikalisme sangat penting, untuk itu saya mengundang penegak hukum Yordania untuk ke Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC),” kata Retno menjelaskan.
Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1950. Kedutaan besar Indonesia di Amman, Yordania dibuka sejak tahun 1985 sementara Yordania membuka kedutaannya di Jakarta pada bulan November 1986. Nilai perdagangan Indonesia-Yordania tercatat pada 2016 kurang lebih sama dengan tahun 2015 yaitu US$ 256 juta, dengan peningkatan US$ 25.000 pada 2016. Sementara itu, nilai perdagangan selama periode Januari-Juni 2017 meningkat 6,88% dibanding periode yang sama tahun 2016.
Jumlah wisatawan Yordania yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4.806 orang. Sedangkan jumlah WNI yang berkunjung ke Yordania pada tahun 2016 sebanyak 70.000 orang. Jumlah WNI di Yordania tercatat sebanyak 4.157 orang.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
