Transfer Nasabah Indonesia Rp18,9 Triliun Terkait Kepentingan Militer
Jakarta – Regulator keuangan Eropa dan Asia, kini sedang menyoroti transfer uang senilai US$1,4 miliar, atau setara Rp18,9 triliyun dari seorang nasabah Indonesia di Inggris ke Singapura.Transfer uang sebesar itu, disebut-sebut untuk kepentingan militer.
Karena transfer tersebut dilakukan di Standard Chartered Bank, seperti dilansir Kantor Berita BBC, maka regulator di Eropa dan Asia pun sedang menyelidiki Standard Chartered terkait transfer dana dari Guernsey (Inggris) ke Singapura tersebut.
Transfer dana sebesar US$1,4 miliar itu, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016, demikian laporanBBC mengutip Bloomberg.
Proses transfer di Standard Chartered tengah diperiksa, namun pihak regulator keuangan belum menyebutkan apakah karyawan bank berkolusi dengan nasabah untuk menghindari pajak.
Rupanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Indonesia, sudah mengetahui soal transfer itu. Informasi soal transfer fantastis tersebut, sedang ditindaklanjuti.
“Tentu akan kami tindaklanjuti, tetapi saya belum bisa berkomentar untuk masalah tersebut,” kata Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat dimintai konfirmasi, Sabtu (7/10/2017).
Investigasi Internal
Kasus transfer nasabah Indonesia itu, awalnya terungkap ketika Kantor Standard Chartered di Jersey melakukan investigasi internal dan melaporkan ke regulator tentang dana transfer nasabah Indonesia. Atas laporan itulah, regulator di Eropa dan Asia kemudian menyelidiki, dan diketahui bahwa transfer dana Rp18,9 triliyun itu dilakukan nasabah berkebangsaan Indonesia dari Guernsey ke Singapura, dan sebagian “terkait dengan militer.”
Transfer itu dilakukan sebelum Guernsey menerapkan pelaporan global untuk data pajak, yang kemudian diterapkan pada tahun 2016. Artinya, transfer tersebut yang dilakukan pada akhir 2015, diduga semata-mata untuk untuk menghindari pendataan pajak global, Common Reporting Standard.
Selain dikejar regulator keuangan Eropa dan Asia, pelaku transfer tersebut juga dikejar otoritas pajak di Indonesia. Menurut Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, pihaknya akan mengejar potensi pajak itu dan telah mengantongi nama orang di balik transaksi besar itu.
Kendati tengah diperiksa, menurut sumber Bloomberg, namun pihak regulator keuangan belum menyebutkan apakah karyawan bank berkolusi dengan nasabah untuk menghindari pajak.
Sementara Financial Times menyebutkan, “staf bank khawatir transfer nasabah Indonesia kemungkinan memerlukan pemeriksaan lebih rinci, karena mereka memiliki kaitan dengan militer dan memiliki aset bernilai puluhan juta dolar, namun pendapatan tahunan mereka hanya puluhan ribu dolar”.
Standard Chartered (StandChart) sendiri, diketahui tahun lalu menutup operasinya di Guernsey, wilayah Inggris dengan otonomi finansial dan politik sendiri. Guernsey dan wilayah lain di Channel Islands, selama ini memang dikenal sebagai tempat persembunyian pajak.
Sejumlah Staf Senior Melanggar Etika
Terlepas dari persoalan transfer tersebut, laporan ini merupakan pukulan bagi CEO StanChart, Bill Winters yang menghadapi berbagai masalah dalam dua tahun terakhir ini, termasuk pelanggaran sanksi Amerika terhadap Iran sampai ke isu suap di Indonesia.
Skandal ini juga membayangi upaya Winters mengangkat kembali reputasi bank ini. Tahun lalu, Winters menyebut sejumlah staf senior melanggar etika dan menganggap mereka “di atas hukum”.
StanChart membayar hampir US$1 juta untuk penyelesaian hokum, karena melakukan transaksi ilegal dengan Iran dan karena tidak memperbaiki sistem anti pemutihan uang.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
