Cegah Korupsi, Audit Dana Desa Akan Dilakukan Secara Acak
Jakarta – Dana desa masih bermasalah. Hal ini pun diakui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo sehingga mendorongnya untuk membentuk membentuk Satgas Dana Desa.
Satgas ini, menurut Eko, akan bertindak proaktif. Hal ini ia tegaskan untuk menampik anggapan beberapa orang yang menilai pembuatan satgas percuma karena hanya bertindak reaktif alias menunggu adanya pelaporan kasus.
“Kami tidak menunggu laporan lagi. Tapi masif melakukan random audit sehingga kesempatan melakukan penyelewengan bisa diperkecil,” ujarnya, Senin (9/10).
Ia menambahkan dalam menjalankan tugasnya nanti, audit akan bekerja secara random alias acak di setiap desa di Indonesia. Sebagai pendukungnya, satgas nanti akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan.
“Ini untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Kalau bukan pidana, kami akan melakukan pembinaan,” ucapnya. Adapun pembentukan Satgas ini, lanjut Eko, penting dilakukan karena dana desa yang dikucurkan terbilang besar.
Tengok saja, pada tahun 2015, dana yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp20 triliun. Lalu pada 2016, meningkat menjadi Rp47 triliun, dan tahun 2017 kembali naik menjadi Rp60 triliun.
Kenaikan ini pun dijanjikan akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Sebab dalam tiga tahun terakhir, Eko mengatakan penyaluran dana desa dari APBN telah menunjukkan indikasi positif sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat desa.
Meski demikian, Eko mengakui bahwa perkembangannya sendiri memang tidak instan. Tingkat penyerapan dana masih lemah. Pada kucuran dana di 2015, misalnya, masyarakat desa belum semuanya siap mengelola dananya. Dari Rp20,8 triliun dana desa yang diberikan, hanya 82 persennya saja yang terserap.
“Tapi Pak Presiden terus memberikan semangat dan terus membantu dana desa, malah ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp46,98 trilun. Itu komitmen Bapak Presiden, dan 2016 dana desa yang terserap naik menjadi 97 persen lebih,” ungkap Eko.
Pertama dalam Sejarah
Eko pun mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo kepada semua desa dan daerah. Ia lantas menunjukkan bagaimana pertama kali dalam sejarah, APBN lebih besar diberikan ke daerah daripada ke pusat.
“Presiden Jokowi juga presiden pertama yang menggelontorkan dana desa langsung ke desa. Dalam tiga tahun ini Presiden sudah mengalokasikan dana desa sebesar lebih dari Rp120 triliun, dan terus akan digelontorkan dan ditingkatkan,” tutup Eko.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
