Pramono Anung: Tidak Benar Anggapan Presiden Paksakan Proyek Infrastruktur Harus Selesai 2019
Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan oleh Presiden Joko Widodo adalah upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang selama ini sudah cukup tertinggal dibanding negara berkembang di kawasan lainnya.
Menjelang 3 tahun masa Pemerintahan Joko Widodo pada Oktober 2017 sudah banyak pencapaian yang telah dilakukan. Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi ini diklaim lebih banyak dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Namun banyak pihak yang menilai pembangunan infrastruktur ini sengaja dikebut sebelum masa pemerintahan selesai pada 2019 nanti.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bahwa proyek infrastruktur itu tidak bisa dipaksakan untuk selesai. Ia pun membantah bahwa Presiden Joko Widodo memaksakan sejumlah proyek infrastruktur selesai pada 2019.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa yang namanya pembangunan infrastruktur itu, kalau memang selesai ya selesai. Kalau enggak selesai ya enggak selesai. “Tahun anggarannya kan sudah direncanakan dan dipersiapkan,” ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Pramono menjelaskan salah satu cara agar proyek infrastruktur itu selesai tepat waktu, yakni dengan berkolaborasi antara BUMN dengan swasta. “Adanya kolaborasi tersebut sekaligus mematahkan pendapat di kalangan pengusaha yang mengatakan bahwa porsi proyek infrastruktur lebih besar diberikan kepada BUMN dibandingkan kepada swasta,” ucap Pramono.
Pramono menilai apa yang dikerjakan BUMN itu sebenarnya cuma bagian kecil saja, jikalau dilihat proyek infrastruktur yang terakhir diresmikan Presiden, misalnya tol Bawean, Mojokerto, Jombang, Kertosono, itu merupakan swasta yang mengerjakannya. Dengan demikian tidak ada lagi alasan swasta merasa tidak diberi porsi, karena porsi swasta tetap jauh lebih besar daripada BUMN.
“Saat ini adalah era kompetisi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih mengutamakan siapa yang dapat dengan cepat menyelesaikan proyek infrastruktur demi peningkatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Pramono.
Selanjutnya Pramono mengatakan, dengan demikian sebenarnya tidak perlu lagi ada penilaian bahwa proyek ini harus BUMN yang mengerjakan, sedangkan ini harus swasta. Menurutnya siapa yang bisa bekerja lebih cepat, lebih baik kualitasnya, silakan saja untuk mengerjakannya.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
