PKB: Densus Tipikor Harus Berani Ungkap Kasus Korupsi di TNI
Jakarta – Detasemen Khusus Tindak Korupsi (Densus Tipikor) tak lama lagi akan segera dibentuk. Sejumlah anggapan pun muncul seiring dengan pembentukan institusi baru antirasuah tersebut.
Anggota Komisi III F-PKB Abdul Kadir Karding secara tegas meminta kepada Densus Tipikor untuk berani mengusut korupsi di lingkungan TNI apabila memang terjadi.
“Jadi saya berharap agar berani masuk ke lingkungan TNI karena KPK enggak berani masuk ke TNI saya lihat,” ujar Karding, dalam sebuah rapat bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10). Sekjen PKB tersebut menambahkan bahwa alasan ia menyampaikan pandangannya tersebut karena menuntut keberanian Polisi Republik Indonesia.
“Jadi tolong kepolisian agar berani masuk ke lingkungan TNI karena selama ini enggak tersentuh. Apa yang terjadi di sana kita belum tahu. Bukan tidak tersentuh, kita belum tahu,” sebut Karding kembali. “Jadi punya keberanian atau enggak usah Densus lah, tipikor kita ini berani enggak masuk ke TNI? Harus berani dong menurut saya,” ucapnya.
Bagi Karding, penegakan hukum memang harus seadil-adilnya. Dalam bahasanya, ia menyerukan bahwa jangan ada perbedaan hukum di negeri ini.
“Kan namanya penegakan hukum tanpa membedakan asas persamaan hukum. Saya kira harus mulai paling tidak pencegahannya dulu. Jangan ada satu institusi yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.
“Para kepala daerah ditangkapin, anggota DPR ditangkapin, yang lain enggak. Itu bertentangan UUD 45. Jangan ada apa-apa, ada kekuatan dikompromikan, enggak boleh, Pak. Di sini butuh mental dan keberanian,” cetus Karding.
Di tempat yang sama, Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan bahwa pembentukan Densus Tipikor tidak tumpang tindih dengan institusi sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dua institusi itu beda kerjanya.
Tito menyebut pembentukan Densus Tipikor justru untuk membantu kerja KPK. Ia menambahkan jumlah pegawai KPK yang hanya seribu, tentu membutuhkan bantuan dalam menangani perkara korupsi yang jumlahnya sangat banyak.
“Persoalannya mampu enggak ditangani oleh teman-teman KPK yang jumlahnya 1.000 orang? Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa,” ucap Tito, Kamis (12/10).
Adapun dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR Kamis kemarin itu, Kapolri juga memaparkan pembentukan Densus Tipikor ini, yakni mulai dari struktur densus yang akan dibawahi seorang bintang dua, hingga 3.560 personel yang akan disiapkan untuk mengisi formasi densus. Tito pun menyebut keinginannya agar sistem penggajian juga disamakan dengan KPK, tak terkecuali sistem anggaran penyidikan dan penyelidikan.
“Total (anggaran) semuanya Rp2,6 T. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan sudah kami sampaikan ke Presiden pada saat paripurna dua bulan lalu. Beliau meminta kalau sudah ada konsep dipaparkan ke ratas. Kami ajukan surat permohonan paparan di ratas diikuti kementerian dan lembaga lainnya,” tutur Tito kembali.
“Densus ini kan bisa yang besar, bisa yang kecil karena kan jaringannya jumlahnya lebih banyak. Jadi lebih masif penindakannya, dan berkolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor lah,” ungkap Tito.
Disambut Baik KPK
Sementara itu KPK sendiri menyambut baik pembentukan Densus Tipikor. Menurut KPK, semakin banyak yang memburu koruptor, maka semakin baik.
“Semakin banyak yang memburu koruptor, akan semakin bagus. Jika tugas dilaksanakan dengan baik, kami yakin hanya pelaku korupsi yang dirugikan,” sambut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (12/10).
Ia mengingatkan apabila memang Densus Tipikor ini dibentuk untuk memperkuat kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, maka hal tersebut akan berdampak positif pada pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dengan lembaga lain, termasuk KPK.
Febri pun memberi gambaran sejak Januari hingga Agustus 2017, tercatat ada 50 koordinasi penanganan perkara korupsi, serta 115 kasus dalam upaya supervisi antara KPK-Polri. Belum lagi dengan dikembangkannya e-korsup. Hal ini, kata Febri, menunjukkan kerja sama kedua lembaga yang terus terjalin.
“Sejumlah daerah pilot project tahun 2017 yang sedang menjalani uji coba dan sosialisasi adalah Direktorat Tidpikor Bareskrim, Polda Sumut, Polda Jatim, dan Polda Jabar,” jelasnya.
Sedangkan untuk kerja sama dengan kejaksaan dilakukan melalui Jampidsus Kejagung RI, Kejati Sumut, Jawa Timur, dan Jawa Barat. “Pelatihan bersama pun dilakukan agar penanganan kasus korupsi baik oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan lebih baik,” imbuh Febri.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
