Presiden Jokowi Awali Peremajaan Kebun Sawit dari Sumatera
Musi Banyuasin – Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Oktober 2017, menghadiri Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.
Program peremajaan ini dilakukan mengingat produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal berdasarkan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya dapat memproduksi sawit hingga delapan ton per hektare dalam satu tahun.
“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.400 hektare kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Kepala Negara.
Selain itu, lahan kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Bahkan, sertifikat untuk kebun kelapa sawit milik rakyat pun sudah disiapkan pemerintah.
“Sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk diberikan sertifikat tapi khusus untuk kebun kelapa sawit milik rakyat,” tutur Presiden.
Pemerintah juga akan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang terfokus di setiap daerah di Tanah Air. Mulai dari Sumatra Selatan, kemudian dilanjutkan provinsi lain di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Jambi, dan Riau.
“Tahun ini kita akan konsentrasi di Sumatra, tahun depan Kalimantan. Kita ingin kerja fokus biar gampang dicek dan dikontrol,” ujar Presiden.
Presiden pun berjanji akan kembali ke Musi Banyuasin pada awal tahun 2019 mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengetahui perkembangan kebun sawit.
“Hari ini sudah mulai replanting, awal 2019 akan saya cek kembali. Kerja dengan saya pasti dicek, enak saja tidak dicek,” ucap Presiden.
Menurut Presiden, peremajaan tanaman kelapa sawit sangat penting dilakukan. Mengingat kondisi pertanaman kelapa sawit khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak menjadi faktor utama rendahnya produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, sejumlah petani di Tanah Air juga belum menggunakan benih unggul.
“Ini bibit nanti kalau sudah gede bisa produksinya 8 ton per hektare, biasanya pohon (umur) 20 tahun hanya 2 ton (per hektare) berarti empat kali lipat,” kata Presiden.
Namun Presiden mengingatkan bahwa tanaman juga seperti mahluk hidup lainnya yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan. Ia pun yakin, jika dipelihara dengan baik maka produktivitas sawit Tanah Air pun akan meningkat.
“Kalau swasta bisa (8 ton per hektare), petani, pekebun juga harus bisa,” tuturnya.
Tak hanya kelapa sawit, Presiden juga berkomitmen akan melanjutkan peremajaan pada komoditas lainnya, seperti karet, kopi, kakao, dan pala.
“Lebih dari 15 tahun enggak pernah dikerjakan. Masak kalah dengan Vietnam urusan pala, kopi kalah dengan Brasil dan Kolumbia. Kita kalah karena dibiarkan, tidak pernah diremajakan,” ucap Presiden.
Namun, pemerintah tidak ingin terburu-buru. Presiden dan jajarannya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk melihat komoditas yang ada di setiap daerah.
“Baru bisa mulai tahun depan kita. Tahun ini baru bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukan misalnya kopi mungkin petani ada yang menyampaikan di sekitar Sinabung itu bagus dan butuh peremajaan lalu kita lihat,” ujar Presiden.
Setelah memberikan sambutan, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menuju lokasi penanaman Pohon Kelapa Sawit.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
