Pemilu Serentak 2019 Rawan Isu SARA dan Kampanye Hitam, Bawaslu Diminta Antisipasi
Jakarta – Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan legislatif anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan segala hiruk-pikuknya maka segala proses aktivitas politik harus segera diantisipasi demi meminimalisir potensi timbulnya gangguan yang bisa merusak tatanan demokrasi yang saat ini sedang berkembang.
Mengenai pelaksanaan Pemilu serentak ini, anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily berpendapat, isu-isu SARA masih akan mewarnai media sosial maupun media kampanye lainnya dalam kontestasi politik kedepan.
” Bawaslu harus menjaga agar isu SARA tidak dimainkan dalam pileg dan pilpres, lantaran bisa merusak keutuhan bangsa,” kata Ace dalam diskusi bertema ‘Kewenangan Baru Bawaslu dan Tantangan Pemilu Serentak’ di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).
Politisi Golkar itu mengatakan, bahwa isu SARA harus masuk dalam konten kampanye sehingga bisa diawasi. Ia berharap Bawaslu memiliki teknologi yang bisa mendeteksi pihak pertama yang memproduksi isu-isu SARA yang tersebar di medsos. “Siapa yang pertama kali membuat meme SARA. Jadi, pada saat niatnya saja, sudah bisa dihajar,” ujar Ace.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan Mochamad Afifuddin menilai, isu SARA ini memang isu yang memiliki daya ledak dan daya rusak tinggi. Ia menuturkan dalam pengalaman beberapa Pilkada terakhir, pihaknya dengan serius telah mengantisipasi hal tersebut. Karena kampanye negatif, kampanye hitam, kampanye SARA benar-benar telah dikapitalisasi banyak orang. Bawaslu sendiri belum mempunyai banyak perangkat untuk melakukan pengawasan.
“Bawaslu akan melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan indikasi kampanye SARA. Jadi orientasinya lebih ke menyampaikan ke kepolisian dan Kominfo tentu yang terkait dengan isu-isu yang berbau SARA dan kampanye negatif dalam pemilihan serentak 2019 dan pilkada,” jelas Afifuddin.
Lebih lanjut Afifuddin menuturkan, Bawaslu juga akan melakukan upaya pencegahan isu SARA. Salah satu langkahnya dengan meningkatkan koordinasi dengan banyak pihak, seperti tim siber Polri dan Kominfo. Sedangkan peraturan Bawaslu yang terkait dengan isu-isu tersebut akan di orientasikan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap akun-akun, selain yang sudah didaftarkan. Karena akun yang sudah didaftarkan tersebut telah menjadi domain untuk Bawaslu awasi.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
