Jaringan 4G Sudah Sampai ke 297 Kabupaten/Kota Terluar
Jakarta – Sangat Cepat. Kira-kira seperti itulah frasa yang pas untuk menggambarkan perkembangan telekomunikasi kita. Pasalnya, dalam tiga tahun masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tak cuma sekadar berhasil menghubungkan pulau terluar saja, melainkan juga sudah tersentuh jaringan 4G.
Hal ini mulai terang ketika pemerintah mulai melakukan penataan ulang (refarmina) frekuensi pada 2015 lalu. Meski sempat diwarnai keberagaman pendapat dari para operator telekomunikasi, pemerintah melalui Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil menggandeng semua pihak dan akhirnya menyepakati penataan ulang frekuensi 1800 Mhz yang digunakan untuk teknologi 4G LTE. Keempat operator baik Telkomsel, XL, Indosat dan Tri pun sepakat menggunakan metode step wise.
Metode step wise ini adalah perpaduan antara metode direct dan indirect, agar frekuensi 1800 Mhz bisa digunakan teknologi netral untuk digelarnya layanan 4G LTE. Sebelumnya, keempat operator tersebut dihadapkan dengan metode direct dan indirect. Gong pun dipukul menandai awal upaya pemerintah dalam mewujudkan “Indonesia Sentris” dengan meresmikan peluncuran 4G pada Desember 2015 lalu.
Lanjut ke tahun 2016, perluasan demi perluasan jaringan 4G dikebut dengan pembangunan infrastruktur 4G yang mencapai 25.997 eNodeB, sehingga telah mencakup 58 Kabupaten/Kota. Setahun kemudian (2017), Kominfo kembali memperluas jaringan 4G dengan pembangunan infrastruktur 4G mencapai 55.701 eNOdeB, sehingga mencakup 297 Kabupaten/kota.
“Sampai dengan Juli 2017, merahnya (titik jaringan 4G) sudah banyak. Ini memang masih di kota-kota besar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan,” ujar Menteri Kominfo Rudiantara di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).
Jumlah kabupaten kota yang bisa menikmati jaringan 4G memang meningkat tajam pada 2017. Sebab pada 2016 lalu, hanya 58 kabupaten kota yang bisa menikmati jaringan tersebut. Meski begitu pemerintah menyadari adanya gap jaringan telekomunikasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah di luar pulau-pulau besar itu.
Oleh karena itu tutur Menkominfo, pemerintah juga membangun menara Base Transceiver Station (BTS) di 180 kecamatan yang tersebar di 12 provinsi. Diantaranya yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
“Di Papua saja, targetnya 2019 tidak ada kabupaten kota yang ibu kotanya tidak terhubung dengan broadband atau internet berkecepatan tinggi,” kata Rudiantara.
“Sementara itu di barat akan sampai di Natuna, selesai di kuartal pertama 2018. Jadi kalau ada istilah tol udara dan tol laut, ini adalah tol informasi,” sambung Menkominfo.
Tak cuma itu, untuk menambah kapasitas bagi pelanggan 4G di kota-kota besar, kini tengah dilakukan seleksi penambahan kapasitas frekuensi 2,1 GHz dan 2.3 GHz. Saat ini seleksi untuk menambah kapasitas jaringan bergerak seluler dan mencapai target kecepatan mnimal akses bergerak dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 tersebut masih dalam proses lelang.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
