Jadi Negara Tujuan Investasi, Sulawesi Tertinggi
Jakarta – Dalam Konferensi Pers yang diadakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam acara 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10) kemarin, disebutkan bahwa Indonesia berhasil meraup realisasi investasi sebesar Rp1,494,9 triliun sejak 2016 sampai Semester I 2017. Hal ini membuat UNCTAD PBB menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia sebagai tujuan utama investasi dunia (2016-2018).
Berdasarkan penyebaran wilayahnya, pertumbuhan investasi paling tinggi ternyata di Sulawesi, yakni sebesar 189 persen, dengan nilai Rp118,9 triliun dan penyerapan 104.927 tenaga kerja pada periode 2015-2017.
Setelah Sulawesi, menyusul kemudian Sumatera dengan pertumbuhan 87 persen senilai Rp256,6 triliun dan penyerapan 470.055 tenaga kerja. Sedangkan di Jawa sendiri tingkat pertumbuhan investasinya tumbuh 50 persen senilai Rp807,1 triliun dan sudah menyerap tenaga kerja 2,12 juta orang.
Disusul oleh Bali dan Nusa Tenggara yang pertumbuhan investasinya 49 persen setelah meraup investasi Rp48,1 triliun dan menyerap 82.597 tenaga kerja.
Untuk lainnya, seperti di Kalimantan serta Papua dan Maluku, masing-masing 41 persen dan 23 persen. Nilainya Rp198 triliun untuk Kalimantan dan Rp66,1 triliun untuk Papua dan Maluku dengan penyerapan tenaga kerja 441.385 orang dan 274.031 tenaga kerja.
“Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di luar Jawa sangat tinggi. Ini dampak dari peran pemerintah membangun dari pinggiran, contohnya di Sumatera, banyak investor yang tanya ke saya investasi ke sana karena melihat banyak pembangunan infrastruktur,” jelas Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong di Konferensi Pers.
Dalam paparannya, Lembong menjelaskan bahwa dengan total realisasi PMA dan PMDN selama periode 2015 sampai semester I-2017 yang sebesar Rp 1.494,9 triliun, telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja dari 75.801 proyek.
“Sementara kontribusi investasi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari Rp2.876 triliun di 2013 menjadi Rp4.040 triiun di 2016. Pertumbuhan kontribusinya dari 31,7 persen di 2013, naik menjadi 32,6 persen di 2016,” ujar Lembong kembali.
Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Untuk kembali meningkatkan realisasi investasi, BKPM pun mengupayakan beberapa hal penting, yakni memperkuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat, layanan izin investasi 3 jam di PTSP Pusat, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dan pencapaian proses pabeanan impor barang modal.
Ini belum termasuk layanan izin investasi khusus untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), digital signature untuk izin prinsip, dan data sharing untuk mempercepat perizinan Kementerian/Lembaga.
“Layanan investasi 3 jam benar-benar jalan, investor pada kagum. Tapi masih ada juga sih yang mengeluh izin berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini memang terobosan mental atau mindset, tapi ini membuktikan kita serius memperbaiki izin investasi,” jelasnya.
Masih menurut penuturannya, dalam perkembangannya, layanan izin investasi 3 jam di PTSP Pusat sudah melayani 416 perusahaan dengan nilai penanaman modal Rp1.321 triliun dan menyerap 284 ribu tenaga kerja.
Kemudian untuk Layanan KLIK, telah melayani 112 perusahaan dengan investasi Rp131 triliun di 32 kawasan di Indonesia. Sedangkan layanan jalur hijau sudah melayani 100 perusahaan senilai Rp262 triliun. “Realisasinya 94 persen lebih cepat,” imbuhnya.
Sedangkan untuk layanan izin investasi khusus sektor ESDM, ada 9 jenis izin teknis ESDM, melayani 41 perusahaan dengan nilai investasi Rp 74 triliun. Digital signature untuk izin prinsip di mana seluruh proses perizinan dilakukan tanpa tatap muka. Sedangkan data sharing untuk mempercepat perizinan BKPM telah mengorrdinasikannya bersama sejumlah Kementerian/Lembaga seperti dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
