Reformasi Koperasi, Mengubah Paradigma Pendekatan Pembangunan Koperasi dari Kuantitas Menjadi Kualitas
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah melakukan Reformasi Koperasi selama tiga tahun belakangan ini, upaya ini tengah digalakkan untuk mewujudkan koperasi Indonesia yang lebih baik dari berbagai sisi. Adapun kebijakan yang akan diterapkan dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui berbagai program maupun kebijakan. Yang pertama adalah Reorientasi, dimana Kemenkop UKM akan mengubah paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan sejumlah anggota aktif yang terus meningkat.
Sedangkan kebijakan yang kedua yakni dengan Rehabilitasi, dengan tujuan memperbaiki dan membangun database sistem koperasi dengan Online Database System (ODS). Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh sistem pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat.
Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan dari data tersebut saat ini jumlah Koperasi yang aktif berjumlah 152.989. Dimana sekitar 80.008 Koperasi aktif tersebut telah melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT), sedangkan sekitar 72.981 koperasi belum melaksanakan RAT. Sementara itu selama tiga tahun ini sejumlah 40.013 Koperasi dibubarkan dengan alasan tidak aktif.
Kebijakan yang ketiga yang saat ini dilakukan Kemenkop UKM adalah Pengembangan, dimana tujuannya adalah meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh. Selain itu juga untuk mengembangkan koperasi sehingga setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, kelembagaan, perkuatan SDM, pembiayaan, pemasaran, dan kemajuan teknologi.
Menurut Puspayoga dalam tiga tahun belakangan ini Kemenkop UKM juga berupaya mendorong kebangkitan koperasi dan UMKM. Pemerintah menyadari peran penting koperasi dan UMKM, dan berusaha membantu memberikan program dan kebijakan agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional semula pada tahun 2014 sebesar 1,71 % meningkat pada tahun 2016 menjadi 3,99 %. Sedangkan tingkat Rasio kewirausahaan tahun 2014 sebesar 1,65 % meningkat pada tahun 2016 menjadi 3,01 %,” ujar Puspayoga.
Sementara itu Kemenkop UKM juga telah memberikan bantuan pembiayaan kepada sejumlah Koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana Kemnkop UKM sebagai Kuasa Pemegang Anggaran. Untuk Plafon 2017, KUR dianggarkan sebesar Rp 106,2 triliun, sementara sampai saat ini yang telah terealisasi sebesar Rp 69,6 triliun (65,53%) dengan 3.098.515 debitur. Kemenkop UKM sendiri memproyeksikan realaisasi KUR sampai akhir tahun dengan taget sebesar Rp 96,2 triliun (94%). Sedangkan yang ditunjuk untuk menjadi penyalur KUR pada tahun 2017 ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa).
Dilain sisi Kemenkop UKM bersama Kementerian Keuangan, Kemkominfo meluncurkan program Kredit Ultra Mikro (KUMi) bekerja sama dengan PBNU dan Muhamaddiyah. Pembiayaan ultra mikro ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, sasaran pembiayaan ini adalah usaha mikro yang selama ini belum terjangkau oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman tersebut, akan disalurkan dengan plafon maksimal Rp 10 juta per orang dan berbunga ringan di kisaran 2 persen hingga 4 persen.
Direncanakan ada 60 koperasi calon penyalur Kredit Ultra Mikro (KUMi), saat ini sudah ada 2 koperasi sebagai penyalur. Mereka adalah Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dan Koperasi Abdi Kerta Raharja dengan total penyaluran 27,59 Milyar kepada 11.685 orang anggota.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
