Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut Sudah Atasi Disparitas Harga di Daerah
Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sedikitnya ada empat hal utama yang menjadi fokus dan prioritas, di antaranya pembangunan wilayah perbatasan, penyelenggaraan jembatan udara, penyelenggaraan subsidi dan public service obligation/ PSO, serta tentu saja penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut).
Hal ini pun dinilai sejalan dengan konsistensi Kemenhub dalam mendukung kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yakni Indonesia Sentris dalam artian mengutamakan pembangunan merata di seluruh wilayah Tanah Air.
“Indonesia sentris, kami lakukan secara konsisten, dan itu sudah dijalankan dengan proyek-proyek yang memberikan hasil yang baik,” tegas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam pernyataan resminya, Selasa (17/10).
Untuk Tol Laut, Menhub menyampaikan saat ini sudah terdapat 13 rute tol laut yang dilayani oleh kapal milik BUMN maupun swasta. Detailnya, 7 trayek dilaksanakan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia melalui Penugasan dan 6 trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta.
Dengan adanya tol laut ini, ia memastikan telah berhasil mengurangi disparitas harga antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur hingga 20-40%. Dampaknya pun mulai terlihat. Data Kementerian Perdagangan, tercatat terjadi penurunan harga sejumlah bahan kebutuhan seperti beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, tepung terigu, bahkan hingga triplek.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani mengamini bahwa keberhasilan penyelenggaraan Tol Laut memang harus didukung sinergi antara kementeriannya dengan lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Daerah. Ia lantas mencontohkan adanya program “Rumah Kita” yang sudah berjalan.
“Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawaban berbeda-beda. Hal ini untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut,” ujar Bay dalam paparannya, di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut Tahun 2017 yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub pada 16-19 Oktober di Jakarta.
Sebagaimana juga telah diamanahkan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perpres Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, sejumlah BUMN terutama yang bergerak di bidang angkutan laut memang diwajibkan melayani angkutan barang ke daerah-daerah.
PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan PT Pelindo II di Natuna dan Tahuna. Lalu PT Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Kemudian PT Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan.
PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
