Kapolri Mengimbau Pilkada 2018 Berjalan Kondusif dan Jangan Ada Konflik
Jakarta – Menghadapi tahun politik pada 2018 dimana akan diselenggarakan pesta demokrasi lima tahunan di sejumlah daerah di Indonesia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar Pilkada 2018 nanti tidak diwarnai dengan konflik. Tito berujar bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi bagi masyarakat untuk itu janganlah menimbulkan hal yang buruk pada pagelarannya.
Tito juga mengatakan pada pilkada nanti situasi panas atau hangat pasti terjadi dan hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Namunjangan sampai situasi tersebut makin menjadi panas hingga terbakar. “Wajar bila situasi di suatu daerah memanas karena pilkada. Tetapi jangan sampai situasi panas itu menimbulkan hal yang buruk di masyarakat,” imbau Tito di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Selain itu Kapolri Tito juga telah memerintahkan para bawahannya seperti kapolda, kapolres dan jajarannya untuk membangun komunikasi dengan tokoh agama serta tokoh pemuda di wilayah masing-masing. Hal tersebut perlu dilakukan guna mendukung pilkada yang kondusif.
“Saya optimis Pilkada 2018 berjalan kondusif karena masyarakat telah berpengalaman menghadapi euforia pilkada. Namun, sejumlah daerah tetap menjadi atensi kepolisian seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua,” ujar Tito.
Sementara itu mengenai adanya anggota Polri yang akan maju pilkada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sudah mendapat laporan, ia pun berharap para perwira yang akan maju pilkada untuk scepat mungkin mengundurkan diri dari Polri supaya tidak terjadi conflict of interest.
Tito mengatakan jenderal Polri tersebut harus menanggalkan jabatannya pada awal Februari 2018. Tito tak ingin ada anggapan para perwira tinggi memanfaatkan wewenangnya di Polri untuk meraup dukungan masyarakat. “Prinsip anggota Polri ikut pilkada, ada yang sudah melapor kepada saya. Mereka tidak boleh menjadi anggota Polri ketika sudah menjadi calon (kepala daerah), yaitu awal Februari,” terang Tito.
Namun, Tito belum mau memastikan siapa nama perwira Polri yang akan maju pilkada nanti. Dia mengatakan para perwira itu harus mundur supaya tidak menyalahgunakan jabatannya. Menurutnya karena mempunyai jabatan, nanti dia dianggap memakai jabatan di polisinya dalam rangka mepengaruhi publik.
Tito juga paham bahwa aturan pengunduran diri itu belum ada, namun dirinya hanya mengimbau saja. Namun menurutnya kalau sudah penetapan pasangan calon otomatis harus bukan lagi anggota polisi. “Belum ada aturan terkait kapan waktu paling lambat bagi perwira tinggi yang hendak ikut Pilkada 2018, untuk mengundurkan diri. Tetapi sesuai etika yang berlaku, perwira yang sudah mendapatkan ketetapan sebagai peserta pilkada tak lagi berstatus seorang polisi,” jelas Tito.
Beberapa nama jenderal Polri muncul di pesta demokrasi Pilkada 2018. Nama-nama tersebut antara lain Asisten Bidang Operasional Kapolri Irjen M Iriawan, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Anton Charliyan pada Pilgub 2018 dan Kakor Brimob Irjen Murad Ismail pada Pilgub Maluku.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
