Demi Capai Swasembada Garam, Menteri Susi Tambah Lahan Garam 3.945 Hektare
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus gencar mencari cara agar bisa mewujudkan swasembada garam konsumsi. Sebagai fokus yang akan dicapai di sisa dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Susi mengatakan akan menambah lahan garam seluas 3.945 hektare.
Hal tersebut tercantum dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK yang disampaikan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10). Adapun tambahan luas lahan garam itu akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan menganggur.
“Ada HGU seluas 225 hektare di Kabupaten Kupang yang tadinya ditetapkan sebagai tanah terlantar akan dimanfaatkan oleh PT Garam,” kata Susi memberi contoh.
Dalam paparan tersebut, total luas tambahan lahan garam 3.945 hektare yang terdiri dari lahan seluas 3.720 hektare dengan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Panggung Guna akan diambil alih. Sedangkan sisanya seluas 225 hektare di Kupang Tengah dan Kupang Timur akan dikelola PT Garam.
Ia meyakini penambahan lahan garam tersebut bisa membuat Indonesia tak lagi impor garam, bahkan mewujudkan swasembada garam konsumsi.
Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam, Kementeriannya memfasilitasi 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, dan pemberian sarana produksi garam. Tak cuma itu, ia juga memberikan bantuan usaha garam rakyat melalui perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, dan kendaraan roda tiga di 21 kabupaten.
Gebrakan ini bakal melengkapi upaya mendorong kesejahteraan petambak garam yang sudah dilakukan KKP sebelumnya, yaitu menjaga harga garam konsumsi di tingkat petani sebesar Rp1.000 per kilogram.
Selama ini, lanjut Susi, harga di petani anjlok karena importir garam industri menjual garam tersebut ke pasar sebagai garam konsumsi. Tak ayal, garam petambak pun hanya dihargai Rp200 per kilogramnya.
“Minimal petani dihargai Rp1.000. Kalau dihargai Rp800, marginnya tipis, dan kalau cuaca sedang jelek, hasilnya sedikit bisa rugi. Harga Rp1.000 per kilogram ini supaya menarik petani menambak garam,” ungkap Susi.
Diamini Menko Maritim
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa pada 2020, Indonesia tidak lagi mengimpor garam. Keyakinannya pun dilandasi kepercayaan bahwa pemerintah pun akan terus mengupayakan peningkatan produksi garam nasional.
Luhut lantas memberi contoh pada salah satu upaya pemerintah, yakni ekstensifikasi lahan garam di sejumlah lokasi. Seperti halnya dikatakan Susi, NTT menurutnya pun berpotensi menjadi salah satu sentra garam nasional.
Antusiasmenya dikuatkan pada fakta bahwa lahan garam di Indonesia sebenarnya memang sangat luas, yaitu mencapai lebih dari 30 ribu hektare, termasuk lahan milik rakyat. Namun ia mengakui bahwa pengelolaan ribuan lahan garam tersebut masih belum maksimal karena PT Garam tidak menggandeng swasta. Maka dari itulah pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung peningkatan produksi garam.
“Undang-Undang menyebut pemerintah menyiapkan infrastruktur sehingga petani bisa dapat air tua dari pemerintah. Itu yang kami lakukan. Tahun depan mungkin ada dana yang dibutuhkan untuk bangun air tua dan bangun tanggul untuk itu, sudah tidak ada masalah,” katanya.
Masih kata mantan Menko Polhukam itu, kebutuhan garam konsumsi tidak akan menjadi masalah lagi apabila program tersebut berhasil dijalankan. “Yang kita kejar kemudian garam industri. Kita harap 2019 selesai sehingga 2020 kita tidak perlu impor lagi,” harapnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
