Perhatian Pemerintahan Jokowi – JK Terhadap Kelompok Rentan Meningkat
Jakarta – Bagian penting dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, salah satunya adalah pemberdayaan kelompok rentan. Nah, apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam hal pemberdayaan kelompok rentan dalam 3 tahun ini?
Mengacu pada dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK’ dari Kantor Staf Presiden, pemerintah mengaku selalu merancang kebijakan dan program yang memastikan setiap objek atau kelompok menjadi lebih berdaya.
Sumber: bisnis.com
Proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat, mencakup legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah kepada masyarakat, serta optimalisasi lahan-lahan. Realisasi fisik legalisasi aset pada tahun ini – posisi hingga Agustus – mencapai 1,01 juta bidang.
Capaian itu sudah mendekati realisasi pada keseluruhan tahun lalu sekitar 1,02 juta bidang. Angka ini jelas lebih luas jika dibandingkan posisi pada 2015 yang hanya mencapai 0,86 juta bidang.
Hal itu, salah satunya ditunjukkan dari banyaknya sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden selama 2016-2017. Beberapa diantaranya yakni Sumut (1.158), Riau (6.000), Jakarta (7.500), Jabar (6.574), Jogja (3.023), Jateng (24.297), Jatim (12.888), Kalbar (2.607), Kalteng (2.000), Kaltim (3.637), Kalsel (2.570), Bali (5.903), NTT (1.503), Sulbar (100), Malut (1.053), dan Papua (414).
Membagikan sertifikat tanah (foto : kilatnews.com)
Pemberdayaan, juga dilakukan melalui perhutanan sosial. Melalui program perhutanan sosial, seperti dikutip dalam dokumen tersebut, pemerintah memanfaatkan kawasan hutan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani miskin.
Hingga saat ini, perhutanan sosial yang terealisasi mencapai 1,17 juta hektare, yang terbagi atas hutan tanaman rakyat (232.050 hektare), izin perhutanan sosial di areal perhutanan (4.674 hektare), kemitraan kehutanan (71.608 hektare), hutan desa (491.962 hektare), hutan adat (128.592 hektare), dan hutan kemasyarakatan (244.434 hektare).
Kemudian, pemerintah melakukan pemberdayaan perempuan. Komitmen pemerintah dapat dilihat dari komposisi menteri yang saat ini mengisi pos-pos penting di kabinet, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya.
Ada pula Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPPA Yohana Yembise, dan Menko PMK Puan Maharani.
Sedangkan indeks pembangunan gender (IPG) pada 2016 mencapai 91,25, naik 0,2 dibandingkan posisi tahun sebelumnya 91,03. Indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun lalu mencapai 70,98, meningkat 0,15 dibandingkan dengan posisi 2015 mencapai 70,83.
Perlindungan, juga dilakukan kepada anak mengingat kekerasan terhadap anak menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan masa depan. Hal ini dilakukan dengan membangun ekosistem melalui pembentukan forum anak sebagai wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi. Forum anak ada di 34 provinsi, 377 kabupaten/kota, 506 kecamatan.
Selain forum anak, pemerintah juga mengembangkan Telepon Sahabat Anak (Tesa). Ini merupakan program saluran telepon yang beroperasi 24 jam 7 hari untuk menerima pengaduan terkait kekerasan terhadap anak.
Jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi “kota layak anak” terus meningkat tiap tahunnya. Pada 2016, ada 307 kabupaten/kota yang menginisasi, naik dibandingkan posisi 2014 dan 2015 yang mencapai 239 dan 264 kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga memastikan kelompok disabilitas juga mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Hal ini ditempuh melalui pembuatan payung hukum Undnag-Undang No. 8 tentang Disabilitas.
Dengan disahkannya regulasi tersebut, pemenuhan potensi kaum disabilitas dapat mulai berjalan lebih optimal karena menerapkan 3 prinsip pembangunan inklusif; partisipasi, nondiskriminasi, dan aksesbilitas.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
