Presiden Jokowi Paparkan Bentuk Kerja Sama untuk Cegah Ancaman Kesehatan Global
Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi ancaman kesehatan global. Pasalnya, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, pergerakan manusia yang semakin mudah dan cepat dewasa ini dapat menjadikan penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat pula.
Fenomena inilah yang Presiden Joko Widodo sebut membutuhkan perhatian tersendiri dan harus diantisipasi. Dalam peresmian Pembukaan Konferensi Internasional dan Table Top Exercise untuk Global Health Security Tahun 2017 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Presiden juga menyebut bahwa perubahan global tak hanya membuat arus informasi dapat tersebar lebih cepat, tetapi juga wabah penyakit dari satu tempat ke tempat lain.
“Penyebaran wabah penyakit menjadi semakin cepat. Penyakit yang muncul di bagian utara dunia dapat dengan cepat menular ke bagian selatan dunia. Ini yang kita semua harus waspadai,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Selasa, 24 Oktober 2017.
Dunia telah mencatat beberapa pandemi yang terjadi seperti SARS, Flu Babi, Ebola, bahkan HIV AIDS. Meski negara-negara di dunia telah bekerja sama dan mampu mencegah penyebaran global yang lebih luas lagi, Kepala Negara meminta seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap segala ancaman wabah penyakit.
“Perkembangan kondisi global dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah penyakit lama maupun penyakit baru seperti _emerging disease_ yang setiap saat dapat menjadi ancaman kesehatan dunia dan nasional,” ucapnya.
Sebut saja perkembangan kondisi global seperti perubahan iklim ekstrem yang dapat memicu bencana alam dan mendatangkan wabah penyakit. Hal itu ditambah dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya makanan serta energi dan air bersih yang juga dapat memunculkan penyakit menular yang akut seperti pada diare, kolera, TBC, dan hepatitis.
Selain itu, di tengah ancaman terorisme global, kita juga harus mewaspadai perkembangan teknologi kesehatan yang disalahgunakan oleh para teroris dengan bioterorisme.
“Sebuah bentuk terorisme dengan cara memasukkan bahan-bahan kimia atau biologis berbahaya ke dalam makanan, minuman, atau pun menyebarkannya dalam ruangan tertutup hingga terjadi kepanikan internasional serta memunculkan ancaman kesehatan nasional dan global,” ia menjelaskan.
Untuk mencegah ancaman kesehatan yang ada itu tidak berkembang hingga ke tahap selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyebut setidaknya ada tiga bentuk kerja sama yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Kerja sama yang pertama ialah antara lintas praktisi kesehatan dalam sebuah negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014.
“Di Indonesia kami menyebutnya Sistem Kesehatan Pertahanan Negara yang komponennya meliputi kesehatan TNI, kesehatan pemerintah pusat, kesehatan pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Presiden.
Kesehatan Pertahanan Negara yang dimaksud adalah totalitas dari sumber daya bidang kesehatan di wilayah Republik Indonesia meliputi personel, fasilitas, sarana serta prasarana kesehatan milik pemerintah dan swasta yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pertahanan negara.
“Ini sangat penting terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang masih minim akses pelayanan kesehatan. Di sini TNI, pemerintah, dan masyarakat saling bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ia melanjutkan.
Sementara itu, bentuk kerja sama kedua ialah kerja sama lintas sektor dalam sebuah negara. Sekali lagi Presiden berpesan agar sekat-sekat dan ego sektoral harus diruntuhkan, apalagi bila bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
“Tepatnya harus ada kerja sama yang kuat antara sektor kesehatan, imigrasi, pariwisata, ekspor impor, peternakan, pertanian, dan termasuk badan lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” tuturnya.
Adapun bentuk kerja sama ketiga ialah kerja sama lintas negara. Oleh karena ancaman kesehatan yang dihadapi sekarang ini ialah permasalahan global, maka mau tidak mau semua negara harus bekerja sama secara global.
“Keahlian dan kemampuan Saudara-saudara harus saling terhubung satu sama lain untuk menghadapi ancaman kesehatan global tersebut. Perkuat jaringan kita, putuskan jaringan penyakitnya!” ujarnya sekaligus mengakhiri sambutan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Konferensi internasional yang dimulai dan diresmikan langsung oleh Presiden pada hari ini diselenggarakan atas kerja sama pemerintah melalui TNI dan Kementerian Kesehatan dengan World Health Organization (WHO).
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
