Empat Kepala Daerah Ditegur Jokowi karena Memarkir Uang Pembangunan di Bank
Jakarta – Dalam pengarahannya Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Istana Negara, pada Selasa (24/10/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur empat kepala daerah. Keempat kepala daerah itu dinilai melempem dan tidak mampu melakukan belanja daerah.
Presiden menyayangkan pemerintah daerah yang tidak bisa melakukan penyerapan belanja, padahal Pemerintah Pusat harus berupaya keras untuk mencari penerimaan dari perpajakan dan kemudian melakukan transfer daerah. Sementara, pemda hanya memarkir dana tersebut di bank.
Empat daerah ini, menurut Jokowi, memiliki rasio simpanan dana di bank yang paling tinggi di Indonesia. Empat daerah yang disebut Jokowi yakni Kabupaten Tangerang sebesar 38%, Kabupaten Jember 36%, Kota Tangerang 32% dan Kabupaten Sidoarjo 31%.
“Jangan sampai kita sudah transfer, kita itu mencari penerimaan dari pajak sulit, ketika ditransfer ke daerah, duitnya tidak digunakan tetapi diparkir di bank,” kata Presiden.
Sebagai gambaran, rasio simpanan dana terhadap anggaran belanja menunjukkan level kecakapan kepala daerah dalam melakukan pengelolaan belanja. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut berdasarkan kapasitas anggarannya.
“Saya hanya geleng-geleng saja. Ini sekarang kita ikuti terus, jangan dipikir saya nggak ngikuti (soal) dana yang parkir di BPD (bank pembangunan daerah). Kejar dinas-dinas itu, agar uang segera digunakan, berputar di masarakat, ekonomi jadi tumbuh,” kata Jokowi.
Dari catatannya, Jokowi mengatakan, masih banyak pula daerah yang serapan anggaran berada di level 10-13% hingga menjelang akhir tahun. Namun, dirinya enggan menyebut nama-nama daerah tersebut.
Untuk memantau hal ini, Kepala Negara mengatakan akan mencari sebuah sistem untuk melihat secara langsung dan realtime dana pemda yang masih terparkir di BPD sehingga tidak bisa memberi manfaat kepada warga daerah tersebut.
Tak hanya menegur, Kepala Negara juga mengapresiasi pemda-pemda yang memiliki serapan APBD tertinggi, seperti Kota Pariaman yang mencapai 87%, Kabupaten Tasikmalaya 76%, Garut 65%, Kabupaten Barru 62% dan Kabupaten Ciamis 60,6%. “Ini berarti kerjanya ngebut.”
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
