Presiden Ingatkan Kepala Daerah Meninggalkan Pola Lama dalam Mengelola APBD
Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para kepala daerah untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pola lama yang dimaksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah.
“Pola lama yang saya pelajari dari Wali Kota, Gubernur, mirip-mirip. Artinya kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Saya hanya ingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran perlu tapi pengelolaan APBD jangan lagi pakai pola lama,” ujar Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, saat memberikan pengarahan di Istana Negara, pada Selasa, 24 Oktober 2017.
Lebih lanjut Kepala Negara menilai bahwa penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat seperti halnya proyek infrastruktur.
“Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Oleh sebab itu, saya minta anggaran 60 persen di sini. Barangnya kelihatan kalau seperti itu. Misalnya anggarkan untuk pasar, saya minta pasar ini selesai dua tahun pasti barangnya jadi. Meninggalkan legacy yang baru. Tidak ada lagi barang yang nggak nongol,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugasnya melakukan pendekatan kepada DPRD agar menyetujui program-program yang diajukan.
“Sering komisi ini diberi sekian miliar dan lain-lain. Itu tugas Saudara untuk kendalikan, kalau tidak bisa berarti nggak kuat, nggak strong. Bisa, saya yakin asal niat kita baik,” ucapnya.
Peningkatan Daya Beli Masyarakat melalui Program Padat Karya
Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia tengah mendengarkan pengarahan yang diberikan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengimbau pemimpin daerah untuk memperbanyak program padat karya yang dapat menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Buka lapangan kerja, buka padat karya. Karena padat karya akan membuka lapangan kerja banyak. Kabupaten buka irigasi padat karya, buka jalan padat karya. Nanti daya beli di daerah akan kelihatan kalau ini dilakukan,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar para pemimpin daerah memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada di daerahnya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Daerah-daerah itu antara lain Kabupaten Banggai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37 persen, Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9 persen. Ketiga kabupaten ini memiliki pertumbuhan ekonomi karena adanya gas. Sedangkan Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, disebabkan nikel dan Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen.
“Sering kepala daerah tidak melihat inflasi dari waktu ke waktu. Hati-hati masalah inflasi. Bapak, Ibu boleh senang di Kabupaten Mimika (pertumbuhan ekonomi) 12 persen, tapi kalau inflasinya 15 persen tidak ada artinya. Hati-hati dengan inflasi, terutama yang berkait an dengan sembako,” terang Presiden.
Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat inflasi di bawah 10 persen, antara lain Kota Tual sebesar 9,6 persen, Kota Watampone 5,3 persen, Kabupaten Bulukumba 4,6 persen, Kota Singkawang 4,54 persen, Kota Cilegon 4,3 persen.
“Semuanya sudah di bawah 10, ini bagus,” ucap Presiden. Artinya kepala daerah sudah bisa mengendalikan harga-harga yang ada di daerah masing-masing.
Sementara itu inflasi di Indonesia di tahun 2014 sebesar 8,3 persen, tahun 2015 sebesar 3,3 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, artinya terus turun. “Tahun 2017 perkiraan kita mungkin 3,7-3,8 persen, artinya masih di bawah 4 persen,” ucap Presiden.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
