A Tony Prasetiantono: Intensitas Utang Luar Negeri Kita, Secara Riil Menjadi Lebih Ringan
Jakarta – Posisi terakhir utang luar negeri Indonesia, di dalamnya utang pemerintah dan BI serta utang swasta, belum lama ini diumumkan Bank Indonesia (BI). Pengumuman itu, seolah sekaligus menampik kritik yang menyebutkan adanya penambahan utang Indonesia.
Kritik terhadap utang luar negeri itu, obyektifnya, harus dimaknai bahwa kita pernah mempunyai trauma berat tatkala mengalami krisis besar 20 tahun silam, yaitu pada 1998, yang penyebab utamanya utang luar negeri. Hanya saja, seperti diungkapkan analis ekonomi A Tony Prasetiantono dalam tulisannya di Kompas, Selasa (20/3/2018), di sisi lain, sebagian kritik tersebut tidak akurat karena masalah utang memang mengandung banyak segi serta aneka data dan rasio yang sering bisa disalahartikan.
Yang penting, menurut Tony yang juga sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, utang dialokasikan secara benar dan bisa dibayar kembali. Bahkan, Tony mengutip ekonom Alexander Hamilton (1781), salah satu pendiri Amerika Serikat, ”Utang pemerintah jika jumlahnya tidak berlebihan, sesungguhnya adalah sebuah rahmat.”
Baca Juga: Ini Penjelasan untuk Meredam Gonjang-ganjing Utang Pemerintah
Maksudnya, utang memang diperlukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan fiskal asalkan masih terkendali.
Seperti pengumuman BI, utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dollar AS. Utang tersebut, terdiri dari utang pemerintah dan BI sebesar 183,4 miliar dollar AS, serta utang swasta sebesar 174,2 miliar dollar AS.
Kondisi utang luar negeri itu, dibandingkan dengan saat krisis 1998, utang luar negeri kita hanya 130 miliar dollar AS, yang dibagi rata antara utang pemerintah dan swasta. Namun, saat itu cadangan devisa juga hanya 20 miliar dollar AS. Berarti, jumlah utang luar negeri setara dengan 6,5 kali lipat cadangan devisa.
Sedangkan saat ini, cadangan devisa Indonesia sebesar 131 miliar dollar AS. Artinya, volume utang luar negeri kita saat ini 2,7 kali lipat cadangan devisa. Dengan kata lain, menurut Tony, intensitas utang luar negeri kita, kendati secara nominal terus meningkat, secara riil menjadi lebih ringan.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
