Masyarakat Masih Bingung Soal Sistem PPDB 2018
Bandung – Tiba-tiba saja puluhan orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung yang terletak di Jalan A Yani. Mereka yang datang dari berbagai daerah melayangkan protes terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2018.
Orangtua yang didominasi ibu-ibu ini ngotot mendatangi kantor Disdik sejak pukul 08.00 WIB. Mereka menuntut bisa bertemu dengan perwakilan Disdik Bandung.
Lantaran tidak ada yang menerima, suasana pun sempat memanas. Setelah memanas, mereka baru diterima meski hanya oleh perwakilan Disdik. Warga pun bersepakat dan membuat poin tuntunan.
“Kami membawa bukti-bukti kejanggalan proses PPDB 2018. Ini yang akan kami tunjukkan kepada Disdik,” tegas salah seorang warga.
Adapun beberapa poin yang menjadi tuntutan massa yang datang di antaranya menambah kuota PPDB 2018. Selain itu mereka juga ingin penghitungan jarak atau zonasi dievaluasi ulang. Survei zonasi pun harus melihat NEM.
Baca Juga: Pembangunan dan Kualitas Sekolah Kejuruan Naik Pesat di Tahun 2015-2017
Mereka pun menuntut agar semua sekolah menerima jalur akademik. Lalu kuota siswa dari perbatasan ditambah 25%. Terakhir, mereka menuliskan poin keinginan untuk memperlihatkan kepada publik soal data asli. Serta menambah kuota yang masih kosong. Aksi protes keras para orangtua ini tidak hanya terjadi di Bandung. Di sejumlah daerah lain pun terjadi hal serupa.
Di Tangerang Selatan, misalnya, sejumlah orang tua murid sampai mengecam Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mereka mengaku menjadi korban dalam pelaksanaan sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2018. Sistem PPDB itu masih dihentikan pada Minggu, (8/7) 2018. Pendaftaran pun menjadi tak menentu.
“PPDB tahun ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata salah seorang orang tua murid, Rika.
Rika bahkan mengungkapkan kalau laman ppdb.dikbudtangsel.com masih belum bisa diakses. “Kejadian seperti ini selalu berulang ulang setiap tahun pelaksanaaan PPDB,” ujarnya lagi.
Mewakili orang tua murid lainnya, ia menyesalkan pemerintah kota setempat seperti tidak belajar dari permasalahan tahun sebelumnya. Masalah pada tahun ini, yakni penghentian sementara karena sistem harus diperbaiki, disebutnya bahkan lebih parah.
“Ini jelas merugikan wali murid, jadinya rugi waktu karena seharusnya sudah tahap penyeleksian, tetapi ini mendaftar saja tidak bisa,” ucapnya.
Tak cuma itu, ada juga yang mengeluhkan saat sudah berhasil mendaftarkan anaknya sebelum website dinyatakan rusak dan harus ditutup sementara. Ia makin bingung karena nama anaknya menghilang.
“Seharusnya kalau anak saya gugur di pilihan pertama otomatis bisa ke pilihan kedua, tapi ini tidak ada. Padahal nem anak saya bisa masuk di pilihan sekolah yang kedua,” tuturnya.
Mereka berharap sistem bisa segera pulih dan nama anaknya kembali. “Harapannya bisa masuk di SMPN terdekat dengan rumah saja,” ujar dia.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
