BPS Catat Kenaikan Nilai Tukar Petani
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai tukar petani (NTP) nasional pada September 2017 naik 0,61 persen atau naik sebesar 102,22. Kenaikan NTP ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) yang juga naik sebesar 0,49 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun sebesar 0,12 persen.
Perlu dicatat, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP pun bisa menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Singkatnya, semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula kemampuan daya beli petani.
“Kenaikan NTP pada September 2017 itu berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia. Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan, sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dibayar mengalami penurunan,” terang Kepala BPS Suhariyanto, di kantornya, Jakarta, Senin (2/10) kemarin.
Sementara dibandingkan provinsi lainnya, NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan tertinggi sebesar 2,16 persen di bulan September 2017. Di sisi lain, NTP Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami penurunan terbesar yakni 0,95 persen.
Menurut Suhariyanto, kenaikan NTP September 2017 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada seluruh subsektor. Adapun subsektor tersebut meliputi tanaman pangan sebesar 1,60 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,18 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,18 persen.
Dijelaskan juga bahwa subsektor tanaman holtikultura dan subsektor peternakan mengalami penurunan, sebesar 0,37 persen dan 0,40 persen. Namun It secara nasional naik sebesar 0,49 persen pada September 2017, dibanding It Agustus 2017, dari 130,31 menjadi 130,94.
Kenaikan It tersebut disebabkan naiknya It pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,41 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,09 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,10 persen. Sedangkan It subsektor holtikultura dan subsektor peternakan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,41 persen.
Garis besarnya, secara nasional Ib pada September 2017 turun sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan Ib Agustus 2017, yaitu dari 128,25 menjadi 128,10. “Penurunan Ib disebabkan turunnya Ib di semua subsektor pertanian,” kata Suhariyanto kembali.
Penurunan Ib di subsektor tanaman pangan sebesar 0,19 persen, subsektor tanaman holtikultura sebesar 0,17 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,09 persen, subsektor peternakan sebesar 0,01 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,09 persen.
Diikuti Naiknya Gabah
Kenaikan NTP pun turut diikuti oleh kenaikan harga gabah. Suhariyanto menjelaskan, dibandingkan September 2016, rata-rata harga pada September tahun ini mengalami peningkatan. Harga gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 2,6 persen, 4,11 persen, dan 4,91 persen.
Sedangkan di tingkat penggilingan, rata-rata harga untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 2,64 persen, 3,58 persen, dan 4,4 persen. Selama September 2017, harga GKP di tingkat petani Rp4655 atau naik 3,22 persen dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4744 atau naik 3,31 dibandingkan bulan sebelumnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
