Ketua DPR Berharap Anggaran Pendidikan Pada APBN 2019 Tidak Habis Begitu Saja
Surabaya – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak ingin anggaran pendidikan pada APBN 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 487,9 triliun habis begitu saja, tanpa membawa kemajuan bagi perkembangan dunia pendidikan di tanah air. Dibutuhkan political will yang tinggi dari pemerintah agar penerapan kebijakan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.
“DPR RI telah menjalankan amanah UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, dengan penganggaran tersebar ke berbagai pos kementerian. Besarnya anggaran tersebut harus dimaksimalkan agar dunia pendidikan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, yang dapat merespon secara cepat berbagai tantangan yang terus muncul seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional Science, Technology, Education, Arts, Cultural and Humaniora (STEACH), di Surabaya, Senin (29/10/2018).
Turut hadir antara lain Dossy Iskandar (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI), Prof. Neo Peng Fu, Ph.D (Nanyang Technological University), Lourdes Tanhueco Nepomuceno, Ph.D (University of Philippines), Prof. Djojok Soepardjo (Wakil Rektor UNESA), Prof. Ismet Basuki (Direktur Pascasarjana UNESA), Prof. Nadi Suprapto, Ph.D (Dosen UNESA) dan Sahat Tua Simanjuntak (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan perlunya integrasi antara institusi pendidikan dengan dunia kerja dalam program link and match. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan berbagai institusi bisnis dan industri secara berkelanjutan untuk memastikan kurikulum pendidikan di universitas maupun sekolah kejuruan dapat diaplikasikan secara nyata di dunia kerja atau industri.
“Di tahun 2019 nanti, DPR RI dan pemerintah bisa mengalokasikan anggaran vokasi mencapai Rp 17,2 triliun yang disalurkan melalui enam kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Peningkatan anggaran yang mencapai tiga kali lipat tersebut sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja,” papar Bamsoet.
Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini secara khusus juga meminta dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Perguruan tinggi dituntut menghadirkan digitalisasi pendidikan, sebagai bentuk integrasi antara pendidikan dengan teknologi digital yang implementasinya menuntut perubahan pada berbagai aspek.
“Hal pertama yang harus dilakukan adalah demokratisasi akses ilmu pengetahuan. Buku teks, pengajar serta ruang kelas bukan lagi satu-satunya sumber dan tempat belajar. Akses ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media utamanya memanfaatkan platform digital. Berikutnya, inovasi pendidikan berbasis teknologi, baik proses administrasi, akademik, keuangan, maupun proses dan metode pembelajaran,” urai Bamsoet.
Karenanya, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong institusi pendidikan terus melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Utamanya, melalui penyesuaian kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan, terutama dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT) dan big data analitic. Selain perlu adanya integrasi antara objek fisik, digital dan manusia.
“Untuk itu institusi pendidikan wajib menyediakan sarana, fasilitas dan infrastruktur IT. Seperti trafik, keamanan, kecepatan jaringan, pengelolaan beragam perangkat serta aplikasi yang terlibat di dalamnya, hingga pemanfaatan teknologi cloud dan hybrid,” imbuh Bamsoet.
Baca Juga:
- Pembangunan Infrastruktur Humbahas, Dongkrak Wisata Danau Toba
- Komisi X: Bekraf Diharapkan Miliki Perwakilan di Daerah
- Hasil SKD Berbasis CAT Sekitar 12%-14% yang Lolos Ambang Batas
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
