Facebook Terancam Ditutup Pemerintah Indonesia
Jakarta – Facebook kembali menjadi buah bibir di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan, Facebook terancam ditutup Pemerintah Indonesia. Penyebabnya, apalagi kalau bukan indikasi kebocoran data pribadi pelanggan ke perusahaan ketiga, Cambridge Analytica.
Kebocoran ini pun sangat besar. Hingga saat ini, ada 87 juta data pribadi bocor. Data yang dihimpun Facebook bahkan hingga pesan singkat (SMS) dan catatan telepon ponsel pemilik akun Facebook.
Di Indonesia, kebocoran data Facebook juga menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Facebook bisa saja terancam sanksi administrasi dan pidana jika terbukti melanggar hukum.
(Baca juga: Facebook Bisa Diblokir, Didenda Rp12 Miliar, dan Dihukum 12 Tahun)
Menteri Rudiantara secara tegas menekankan pihaknya takkan segan menutup media sosial Facebook. Ada dua pelanggaran berat yang dilakukan Facebook. Pertama, soal kebocoran data 1 juta pemilik akun asal Indonesia.
Kedua, media sosial milik Mark Zuckerberg ini diduga menjadi salah satu platform media sosial penyebar berita hoaks dan propaganda. Seperti dikutip dari The Guardian, Facebook mengakui medianya dijadikan alat propaganda anti-Rohingnya di Myanmar.
“Saya mengambil posisi, saya mengancam menutup Facebook dan pemerintah tidak ada keraguan apabila harus menutup Facebook kalau digunakan untuk haoks,” ujar Menteri Rudiantara.
Tidak Asal Ambil Tindakan
Soal dua dugaan kesalahan besar Facebook, Kemkominfo tidak akan asal mengambil tindakan. Kementerian akan menyelidiki bersama lembaga terkait. Tindakan pemerintah itu nantinya harus berdasarkan alasan yang tepat.
“Saya koordinasi dengan Polri ya. Kalau saya kan penindakan hukumnya di dunia maya. Nanti kalau diproses, akan ada proses di polisi,” ujar Rudiantara.
(Baca juga: Penjelasan Facebook Soal Penyalahgunaan Data)
Rudiantara menambahkan, soal kebocoran data, Facebook bisa terkena sanksi pidana badan sampai 12 tahun dan denda sampai Rp12 miliar.
Teguran terhadap Facebook bukan kali pertama. November 2016, Direktorat Jenderal Pajak sempat menyebut utang pajak Facebook di Indonesia mencapai Rp3 triliun. Facebook juga sempat ditegur Kemkominfo soal konten yang harus sesuai regulasi di Indonesia.
“Semua media sosial harus mau turut menjaga stabilitas Tanah Air bila ingin berbisnis di Indonesia. Bila justru membuat tidak stabil di Indonesia, pemerintah akan bertindak tegas,” ujar Menkominfo.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
