Delegasi Indonesia Terdepan Dukung Resolusi PBB Soal Perlindungan Warga Palestina
Jakarta – Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Resolusi PBB soal perlindungan warga sipil Palestina. Bahkan delegasi Indonesia menjadi salah satu delegasi terdepan yang mendukung resolusi tersebut.
Hal ini ditegaskan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis (14/6). Indonesia menjadi co-sponsor utama dari resolusi yang dihasilkan melalui pemungutan suara itu.
Seperti diketahui, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Rabu, 13/6 kemarin secara mutlak mengesahkan resolusi mengenai perlindungan warga sipil Palestina. Resolusi berjudul “Protection of Palestinian Civilians” itu ditempuh lewat pemunguta suara.
Hasilnya 120 mendukung, 8 menolak, dan 45 negara menyatakan abstain.
Baca Juga:
- AS Blokir Seruan PBB Soal Penyelidikan Independen Insiden Gaza
- Razan Najjar, Relawan Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel
- Palestina Gabung OPCW, Amerika Serikat Tak Senang
Adapun pengesahan resolusi itu merupakan bukti nyata keberpihakan dan dukungan politis dunia internasional terhadap situasi dan kondisi warga sipil Palestina. Terlebih selama ini Palestina telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Israel.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dari Jakarta pun tak henti-hentinya melakukan komunikasi intensif dengan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani. Komunikasi menjamin dan memastikan akan dukungan Indonesia terhadap Palestina.
“Saya telah menginstruksikan Wakil Tetap RI di New York untuk melakukan penggalangan bersama delegasi Turki dan Aljazair. Agar resolusi ini dapat disahkan dengan dukungan yang tinggi,” ujar Menlu Retno.
Perlu diingat resolusi mengenai perlindungan warga sipil Palestina ini awalnya diajukan oleh Kuwait di Dewan Keamanan PBB. Namun pengajuannya tidak berhasil lolos akibat veto dari delegasi Amerika Serikat.
Nah, atas inisiatif Indonesia dan sejumlah negara anggota lainnyalah resolusi tersebut kemudian diajukan kembali. Turki sebagai Ketua KTT OKI dan Aljazair sebagai Ketua Liga Arab, lantas menyelenggarakan sesi khusus darurat di Majelis Umum PBB.
Resolusi tersebut kemudian meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan penilaian terhadap situasi di lapangan di wilayah pendudukan Palestina. Mereka juga membuat laporan berikut rekomendasi untuk menghentikan peningkatan kekerasan dan menyampaikannya kepada Majelis Umum dalam waktu 60 hari.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
