Upaya Pemerintahan Jokowi Wujudkan APBN Mandiri
Jakarta – Upaya Pemerintahan Joko Widodo mewujudkan APBN mandiri kian menunjukkan hasil. Terus meningkatnya kontribusi pajak dan tren menurunnya defisit belanja negara menggiring perekonomian nasional ke arah positif.
Seperti telah disetujui DPR baru-baru ini, dalam APBN 2019, pemerintah menargetkan penerimaan pajak, termasuk penerimaan kepabeaan dan cukai, mencapai Rp1.786,4 triliun.
Itu berarti tumbuh 15,4% dari outlook APBN 2018 yang sebesar Rp1.548,5 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak 2014-2017, sebesar 11,1%.
Pada 2014, di awal pemerintahan Jokowi, penerimaan pajak tercatat senilai Rp1.146,9 triliun.
Baca Juga:
- Rupiah Selasa Pagi Terus Menguat, Pelaku Pasar Gerak Cepat
- Strategi Pemerintah Genjot Target Penerimaan Pajak Rp1.781 Triliun
- Penjelasan Menkeu Rupiah Dipatok Rp15.000/Dollar pada APBN 2019
Hal ini belakangan kembali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengamini bahwa Indonesia mengalami tren positif dalam penerimaan pajak yang berimbas pada defisit keseimbangan primer.
“Kontribusi penerimaan pajak terhadap PDB terus meningkat, dari 74% di tahun 2014 menjadi 82,5% di tahun 2019,” ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Secara langsung, kebutuhan berutang untuk menambal APBN pun semakin kecil. Pembiayaan utang di tahun depan hanya Rp359,3 triliun. Itu saja lebih kecil dari proyeksi kebutuhan tahun ini yang sebesar Rp387,3 triliun.
“Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol. Serta defisit dan pembiayaan utang yang semakin menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman,” tuturnya di hadapan DPR, Rabu lalu.
Sri Mulyani pun mengamini bahwa upaya pemerintah mewujudkan APBN Mandiri mulai terasa hasilnya.
Terpisah, ekonom Deutsche Bank Heriyanto Irawan, mengapresiasi capaian tersebut. Pasalnya, di tengah banyaknya ketidakpastian di dalam dan luar negeri, pasar sangat mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah yang berhati-hati dan fokus terhadap dampak ekonomi.
“Yang paling menonjol adalah achievement dari pendapatan negara yang ditargetkan naik 14% untuk tahun 2018. Apalagi sampai dengan September sudah naik 19% dibandingkan periode sama di 2017,” ujar Heriyanto.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
