Kemenaker: Kurangnya Tenaga Kerja Terampil karena Anggaran
Jakarta – Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan, Kemenaker menyiapkan grand design penyiapan kompetensi tenaga kerja yang massif. Penyiapan rencana induk kompetensi tenaga kerja tersebut diperlukan mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi masih banyak bergantung dari sumber daya alam (SDA).
“Masalah SDM itu sangat strategis dan kompleks. Untuk itulah perlu segera disiapkan grand design-nya agar ke depan tidak lagi bergantung kepada SDA melainkan melalui sumber daya atau ketrampilan SDM,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, dalam laporan 3 tahun kerja bersama Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis lalu (19/10).
Selain itu, Menaker juga mengatakan bahwa selama ini di setiap pelatihan kerja, pihaknya masih kekurangan alokasi baik anggaran maupun sumber daya. Sebab, menurutnya, selama ini alokasi pelatihan banyak terserap di sektor pendidikan. Dia pun berharap adanya realokasi anggaran pendidikan yang sebagiannya untuk pelatihan kerja.
Ia menambahkan, bagi mereka yang tidak lulus SD-SMP dan tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, maka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Walhasil banyak dari mereka yang mau bekerja tapi tidak punya keterampilan dan mau berwirausaha tapi tidak punya modal. Karena itulah akses terhadap mereka harus diperkuat, baik melalui balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Di tempat terpisah, Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar, mengatakan jika dilihat dari sisi makro yang mengacu pada data BPS per Februari, komposisi pekerja formal dan informal memang sudah mendekati 50 : 50 persen. Hal ini, menurutnya, terjadi karena pemerintah memberikan banyak paket kegiatan ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan angka pengangguran bisa ditekan.
“Tapi perlu disorot juga dari sisi regulasi yang dinilai masih banyak persoalan,” ujarnya.
Ia lantas mencontohkan penetapan upah minimum yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga peran dewan pengupahan menjadi hilang. Padahal, adanya dewan sangat penting agar pembahasan upah minimum bisa berlangsung dialogis antara semua stakeholder. Kesimpulan sederhananya, masalah rendahnya tenaga kerja terampil terjadi karena kurangnya anggaran pelatihan.
Kesejahteraan Karyawan Secara Umum Meningkat
Terlepas dari itu, dalam paparannya Menaker juga mengklaim bahwa dalam kurun 2015-2017, kesejahteraan karyawan secara umum meningkat. Indikasinya dari meningkatnya upah pekerja saat ini dibandingkan dengan laju inflasi setiap tahunnya. Pada 2015 kenaikan upah buruh mencapai 5,09%, sedangkan laju inflasi mencapai 6,29%.
Kemudian pada 2016, kenaikan upah mencapai 10,04%, berbeda jauh dengan laju inflasi di angka 4,42%. Sementara pada 2017 kenaikan rata-rata upah juga jauh di atas laju inflasi, yakni 8,25% dan inflasi mencapai 3,83%.
Menurut Menaker, kondisi ini membuktikan betapa seriusnya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja baik dari sisi income maupun pengeluaran. Hanif menuturkan, upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja ditempuh melalui berbagai langkah sistematis.
Tidak hanya melalui upah saja, pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya penanganan mogok atau unjuk rasa pekerja, penurunan kasus hubungan industrial, pengurangan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK, dan pembangunan perumahan bagi pekerja.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
