KPK Lanjutkan Pendalaman Kasus Pembelian Helikopter Kepresidenan AW 101
Jakarta – Kasus dugaan korupsi atas pembelian helikopter AgustaWestland AW101 terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditegaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, setelah penyidik memeriksa staf marketing atau funding officer Bank BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap, Bayu Nurpratama, sebagai saksi untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh, pada Senin (16/10).
“Pada saksi didalami informasi terkait proses pembayaran uang muka pemesanan heli AW-101 yang menggunakan sarana perbankan saat itu,” jelas Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin 16/10).
Pembelian helikopter ini seperti diketahui memang bermasalah karena diduga terdapat penggelembungan dana dalam pembeliannya. Bahkan pembeliannya diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp224 miliar.
Pengadaan awalnya dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggarannya sendiri senilai Rp738 miliar.
Namun, meski sebenarnya sudah ditolak Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenisnya bahkan diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan. Heli yang dibeli tersebut jelas tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Salah satu penyebabnya karena heli tersebut tidak menggunakan sistem rampdoor.
Pihak TNI sendiri sudah menetapkan lima orang tersangka yang berasal dari jajarannya. Sedangkan dari pihak KPK, juga telah menetapkan satu orang pihak swasta sebagai tersangkanya.
Adapun kelima orang tersebut adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol admisitrasi WW. Selain itu, staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB juga menjadi tersangka oleh pihak TNI.
Sementara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo sendiri pada bulan Mei lalu telah mengakui adanya dugaan penggelembungan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara.
“Anggaran yang ada Rp738 miliar itu untuk anggaran heli VVIP. Tapi heli angkut ini juga anggarannya segitu, padahal spesifikasinya lebih tinggi yang VVIP,” kata Gatot dalam konferensi pers di Gedung KPK, Mei lalu. Dalam kesempatan itu, Gatot langsung mengumumkan para tersangka.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
