Cara KPU Hadapi Adanya Dana Kampanye Gelap Dikritik
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum mengharapkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dana kampanye gelap. Menurut KPU, jumlah laporan dari masyarakat diprediksi akan meningkat dari sebelumnya.
Selama ini, KPU sebenarnya sudah menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. Namun selama ini kantor tersebut hanya mengaudit dana yang dilaporkan peserta pemilu.
Sementara diduga tidak semua dana kampanye dilaporkan. Biasanya ini untuk mengakali larangan dan batasan sumbangan.
Baca Juga:
- Lagi, Sandiaga Diingatkan Jangan Colong Start Kampanye, Apalagi di Kampus
- Buntut Kasus Dugaan Mahar Politik, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
- Bawaslu Kurang Responsif saat Tangani Kasus Dugaan Mahar Politik
Ketua KPU Arief Budiman mempersilakan masyarakat untuk melaporkan bila melihat ada kampanye yang menggunakan anggaran lebih besar dari yang dilaporkan. Arief menjamin bahwa semua bentuk laporan akan ditindaklanjuti.
Namun Arief juga berharap masyarakat jujur dalam laporannya. Artinya laporan tetap disertai bukti sehingga tidak sekadar menimbulkan kegaduhan.
“Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ketidakjujuran dalam melaporkan dana kampanye bisa dijadikan dasar bagi mereka saat menjatuhkan pilihan di Pemilu 2019,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu, Senin (3/9) kemarin.
KPU, lanjut Arief, juga akan mempublikasikan laporan dana kampanye di situs resmi KPU. Jadi isinya nanti adalah laporan awal dana kampanye di awal masa kampanye.
Lalu laporan atas sumbangan dan penggunaan kampanye di tengah-tengah masa kampanye, serta saat masa akhir kampanye.
Perlu diingat, masa kampanye untuk Pemilu 2019 akan dimulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.
Di sisi lain, cara KPU mengandalkan masyarakat mendapat kritik dari sejumlah anggota DPR. Misalnya dari Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Andi Mariatang.
Menurutnya penunjukkan kantor akuntan publik sama saja mengartikan bahwa KPU malas.
“Masyarakat akan menilai penyelenggara pemilu ini seperti tidak mau pusing. Sebab, jika melihat pemilu sebelumnya, banyak dana kampanye yang digunakan tetapi tidak terlihat di dalam laporan,” kata Andi.
Sama halnya menurut Achmad Baidowi. Ia mengkritik KPU seharusnya meminta kantor akuntan publik untuk mengaudit seluruh aktivitas kampanye peserta pemilu, dan membandingkannya dengan laporan dana kampanye peserta pemilu.
“Jadi basisnya tidak percaya sepenuhnya kepada laporan dari peserta pemilu,” tambahnya.
Keduanya berpendapat dengan mengaudit seluruh aktivitas kampanye, peserta pemilu tidak akan bohong dalam menyampaikan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye di dalam laporan dana kampanye.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
