Menhub: Penyederhanaan Peraturan Dorong Iklim Investasi
Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyederhanaan izin dan peraturan untuk mendorong masuknya investor agar berinvestasi di Indonesia. Semua instansi, termasuk salah satunya Kementerian Perhubungan pun turut melakukannya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta jajarannya untuk lakukan hal itu. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam penutupan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018.
Acara bertemakan “Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Dalam Mewujudkan Konektivitas” itu digelar di Jakarta, Kamis (26/4). Menhub menegaskan bahwa semua demi membangkitkan iklim investasi.
Raker Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2018 itu dihadiri 334 peserta. Terdiri dari para Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut serta para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut.
Dalam sambutannya, Menhub menyampaikan bahwa Kemenhub telah melakukan penyederhanaan dari 200 peraturan menjadi 44 peraturan. Hal ini ia apresiasi dan menjadi bukti bahwa pihaknya mendukung peningkatan investasi.
Selain itu, Menhub juga menyampaikan harapannya agar seluruh pegawai dapat meningkatkan integritas. Loyalitas yang tinggi bagi kemajuan sektor transportasi laut pun didengungkan.
“Saya pikir saatnya kita harus menentukan bahwasannya integritas adalah suatu keharusan. Integritas adalah bagian dari cara berfikir. Melalui integritas dapat menghasilkan peningkatan kinerja bagi kemajuan Ditjen Perhubungan Laut,” jelas Menhub.
Sudah Banyak Deregulasi
Di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri telah ada aturan-aturan yang dideregulasi. Rinciannya ada 11 perizinan bidang transportasi yang telah dihapus. Juga ada proses perizinan yang dipermudah.
Sebut saja seperti mempercepat waktu penerbitan izin (23 perizinan) dan memperpanjang masa berlaku (11 perizinan). Lalu ada mempermudah proses persyaratan perizinan (27 perizinan), mengurangi biaya perizinan (1 perizinan), dan mengurangi nilai persyaratan permodalan (10 perizinan).
Kemudian menggabungkan izin (23 perizinan) pendelegasian wewenang (4 perizinan). Juga ada pendelegasian perizinan kepada BKPM sebanyak 13 perizinan.
Sedangkan di tahun 2018, Kemenhub telah memprogram deregulasi yaitu menghapus perizinan sebanyak 8 perizinan. Ada juga penyederhanaan perizinan (32 izin), melimpahkan kepada BKPM (11 perizinan), serta menyusun program percepatan berdasarkan Perpres 91 tahun 2017.
Melalui sistem check list sebanyak 24 perizinan dan sistem Online Single Submission (OSS) sebanyak 37 perizinan.
Terakhir Menhub mengingatkan jajarannya untuk selalu memegang teguh kejujuran dan profesionalitas. Tentunya semua agar terhindar dari praktik korupsi.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
