Jokowi: Nilai Kebangsaan Indonesia Cum Laude
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan dalam masalah kebangsaan, sejak awal sampai sekarang, sebetulnya Indonesia ini nilainya sudah A. Negara lain pun, kata Jokowi, melihatnya sampai terkagum-kagum. Jokowi mengibaratkan jika di perguruan tinggi, nilai kebangsaan Indonesia cum laude.
Hal itu ia sampaikan Saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja Dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia, di Istana Negara.
“Penduduk kita sekarang sudah 260 juta, dan kita ini diberkati oleh Tuhan dengan keberagaman, perbedaan-perbedaan, warna-warni,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan, Rabu (24/10) sore.
Sebetulnya, lanjut Kepala Negara, sudah selesai, masalah kebhinnekaan itu sudah rampung, selesai. Jadi enggak pernah ada yang mempermasalahkan karena sudah kesepakatan para founding fathers, para pendiri bangsa ini.
“Yang menilai kan dari luar. Nilainya kita ini A lho. Itu kalau di perguruan tinggi cumlaude,” ujarnya.
Baca Juga:
- Persatuan dan Kerukunan Aset Terbesar Bangsa Hadapi Perubahan
- Presiden Jokowi: Banyak Negara Kagumi Kerukunan di Indonesia
- Hadapi Geopolitik Global, Indonesia Menjunjung Semangat Kerja Sama
Hanya saja Presiden menyayangkan jika kerukunan bangsa dengan segala keragamannya itu dirusak hanya karena pesta demokrasi rutin. Seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden, banyak dipakai cara-cara politik yang tak baik.
Jokowi prihatin jika cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, dan yang tidak bertata krama Indonesia dipakai hanya untuk merebut satu kursi.
“Cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Sehingga, muncul kalau sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak pernah ada masalah,” katanya.
Menurut Jokowi, “Kita ini menjadi sering panas hanya gara-gara itu. Ada yang manas-manasi, ada yang ngeompor-ngompori untuk urusan pilihan bupati, pilhan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden,” ujarnya.
“Coba, pilihan presiden sudah 4 tahun masih bawa-bawa,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengaku sudah sering menyampaikan kepada masyarakat, kalau ada pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan presiden ya sudah lihat mereka, programnya apa, rekam jejaknya seperti apa, prestasinya apa.
Sehingga setiap kontestasi politik itu mestinya ada program, adu ide, adu gagasan, adu prestasi, adu rekam jejak.
“Bukan adu fitnah, bukan saling mencela, bukan adu hoaks, bukan. Itu akan memuncurkan kita ke belakang. Tidak mematangkan dalam kita berdemokrasi, tidak mendewasakan kita dalam berdemokrasi,” tegasnya.
Presiden menilai, inilah, kembali lagi, fungsi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, harus terus memberitahukan kepada umatnya kepada jamaahnya. Agar sadar betul bahwa negara ini negara besar dengan keberagaman, dengan perbedaan-perbedaan yang juga sangat besar.
“Oleh sebab itu, saya selalu sampaikan marilah kita jaga, kita rawat, kita pelihara bersama-sama yang namanya persatuan, kerukunan, persaudaraan di antara kita. Ya memang nyatanya kita beda-beda,” terang Presiden.
Jangan sampai nilai kebangsaan Indonesia cum laude tersebut ternoda.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
