Chatib Basri: Di Era Pemerintahan SBY Indonesia Ajukan Tuan Rumah Pertemuan IMF-Bank Dunia
Jakarta – Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali 8-14 Oktober 2018 menjadi sasaran kritik kubu oposisi untuk pemerintahan. Salah satu yang mengkritik adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menurut Chatib Basri, justru pemerintahan SBY yang mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah.
Pihak oposisi banyak yang menilai bahwa anggaran untuk pertemuan IMF-Bank Dunia terlalu jumbo, yakni sebesar 855 miliar dari APBN 2017 dan 2018. Ada yang mengkritik pertemuan ditunda agar penanganan dampak bencana lebih efektif.
Soal anggaran yang jumbo, Peter Jacobs, Ketua Unit Kerja Pertemuan IMF-Bank Dunia menjelaskan anggaran tersebut bukan untuk mewah-mewah. Bahkan, anggaran tersebut juga sudah diketahui dan disetujui oleh DPR sejak lama.
Artinya, kritikan oposisi ini justru tidak tepat sasaran. Kenapa isu anggaran tidak diangkat sejak rapat pembahasan bersama DPR?
Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan di era SBY, justru menganggap pertemuan IMF-Bank Dunia bisa bermanfaat bagi Indonesia. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut, Indonesia bisa memasukkan agenda ekonominya di forum internasional.
“Dengan begitu Indonesia akan berperan di level global,” tulis Chatib Basri di akun Twitternya.
Menteri Keuangan era SBY tersebut juga menyebut bahwa pemerintahan SBY yang sebenarnya mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah. Proses tersebut juga didiskusikan dengan SBY.
Chatib menilai, Indonesia bakal bisa memasukkan agendanya dalam kebijakan ekonomi global demi kepentingan Indonesia. “Seperti juga ketika kita menjadi tuan rumah APEC 2013. Apalagi, Indonesia anggota G-20,” imbuhnya.
Soal isu menambah utang, Chatib membantahnya. Dia bilang pertemuan tersebut murni untuk sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia. Indonesia pun, Chatib menambahkan, harus bangga karena selain Indonesia, ada 3 negara lain yang menjadi tuan rumah, yakni Singapura, Jepang, dan Turki.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
