Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Tujuan Utama Pembangunan Infrastruktur
Yogyakarta – Seminar terbatas dengan tema, “Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur, Perspektif Komprehensivitas Perencanaan Wilayah”, pada Kamis (19/10/2017), semakin banyak masukkan baik dari para pemantik materi maupun dari pesertanya yang hadir. Seperti dari Prof Bakti Setiawan Guru Besar Ilmu Perencanaan Kota Fakultas Teknik UGM, bahwa infrastruktur yang telah dibangun Presiden Jokowi dalam tiga tahun pemerintahannya, tidak dimanfaatkan oleh daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sekitar infrastruktur yang dibangun.
“Dengan kata lain, daerah-daerah tidak melakukan capitalizing opportunity atau memaksimalkan peluang yang sudah dibuka oleh pembangunan infrastruktur yang massive untuk pengembangan daerah,” kata Bakti yang akrab dipanggil Boby itu.
Karena itu, lanjut Boby, pemerintah akhirnya sekarang ini juga harus menyiapkan daerah untuk bisa merespon peluang infrastruktur yang tengah dibangun oleh pemerintah pusat. “Pasalnya, infrastruktur bisa memicu produktivitas,” ujarnya.
Contoh sederhananya, setelah jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) terbangun, berapa kabupaten yang bisa dan siap memanfaatkan Suramadu.”Nah, apakah daerah-daerah di sekitar Suramadu bisa memanfaatkan infrastruktur itu untuk mengkerek pertumbuhan ekonomi atau tidak? Itulah yang kini sebagian besar belum bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah,” tutur Boby.
Padahal, imbuh Boby, seperti diungkapkan Bima pembicara dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI) daerah-daerah itu memiliki program kapasitatif, tapi hambantannya komitmen pemerintah daerah (pemda) itu terbatas untuk meresponnya. “Jadi tidak adanya kemauan politik atau gregetnya teman-teman daerah terutama leader atau walikota atau bupati itu masih dipertanyakan, untuk menggulirkan manfaat infrastruktur bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya,” tuturnya.
Karena itulah, menurut Boby, persoalan itulah yang harus diperhatikan dan dimonitor. “Jadi next step-nya, Presiden Jokowi harus menyiapkan kapasitas daerah, karena selama ini kan kita bisa tahu proses mana yang dibangun itu sangat topdown. Menginformasikan manfaatnya bagi daerah, mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu manfaatnya. Kuncinya adalah seberapa jauh pemerintah daerah mengetahui sumber daya lokal,” papar Boby.
Jadi pemerintah daerah, menurut Boby, perlu dukungan smart people dan pendampingan untuk daerah yang belum punya kapasitas memanfaatkan peluang. Menurut Bakti, tujuan pembangunan infrastruktur hendaknya memenuhi 2 tujuan utama, yaitu mengurangi pengeluaran publik dan meningkatkan produktivitas.
Dari sisi lain, perkembangan kota ini begitu cepat. Menurut Boby, urbanisasi adalah sebuah keniscayaan dan pesat sekali. 20 tahun ke depan, lanjutnya, akan terjadi 3/4 penduduk akan tinggal di kota. “Challenge nya adalah menjadi kan kota sebagai lokomotif pengembangan bagi daerah-daerah sekitarnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Harun Alrasyid pakar sipil transportasi dari ITB menilai, bahwa disisa Pemerintahan Jokowi, banyak hal yang perlu dikritisi. “Pertama pembiayaan infrastruktur sudah megap-megap, karena itu perlu dilakukan beberapa hal, yaitu mengembangkan pekerjaan infrastruktur ke swasta tak seperti sekarang melulu dikerjakan BUMN,” katanya.
Dengan sudah megap-megapnya biaya pembangunan infrastruktur, Harun mengkhawatirkan, bahwa semakin cepatnya kebijakan infrastruktur yang diimplementasikan oleh Presiden Jokowi, maka akan menjadi suatu kemubaziran. “Jadi pemerintah harus melakukan perencanaan terlebih dahulu mana yang harus di investasikan terlebih dahulu dari pembangunan yang makro sampai ke mikro,” tutupnya.
Riz dan AP
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
